Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Hadapi Kendala Lahan, Pembangunan TK Negeri di Waru dan Sepaku Ditunggu

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikpora PPU, Durajat
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikpora PPU, Durajat

KALTIMPOST.ID, PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) berencana menambah jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di setiap kecamatan. Namun, rencana tersebut masih terkendala masalah ketersediaan lahan, khususnya di Kecamatan Waru dan Kecamatan Sepaku.


Advertisement

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan saat ini terdapat 157 lembaga TK dan PAUD di Kabupaten PPU. Dari jumlah tersebut, baru dua lembaga berstatus negeri, yakni TK Negeri Pembina 1 di Kecamatan Penajam dan TK Negeri Pembina 2 di Kecamatan Babulu.

“Daya tampung kedua TK Negeri tersebut sudah maksimal. Setiap tahun pendaftar selalu melebihi kapasitas karena jumlah ruang kelas terbatas,” jelas Durajat, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu TK Negeri sebagai lembaga percontohan dan pusat pembinaan bagi PAUD lainnya.
“Untuk wilayah Penajam bisa dua atau tiga TK Negeri karena luas wilayahnya. Tapi untuk sementara, kami fokus agar Waru dan Sepaku bisa memiliki satu dulu,” ujarnya.

Advertisement

Durajat menyebut, kendala utama pembangunan TK Negeri di Waru dan Sepaku adalah persoalan lahan. Meski pemerintah daerah memiliki sejumlah aset tanah, namun lokasinya belum sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak usia dini.

“Kalaupun ada tanah milik Pemda atau kelurahan, lokasinya terlalu jauh dari permukiman penduduk. Padahal TK itu seharusnya berada di kawasan yang ramai dan mudah dijangkau masyarakat,” terang Durajat.

Ia mencontohkan, di wilayah Lawe-Lawe terdapat lahan seluas 6,8 hektare, di mana 5 hektare telah digunakan untuk sekolah rakyat. Namun, sisanya dinilai kurang strategis untuk pembangunan TK Negeri karena letaknya jauh dari permukiman.

Advertisement

Karena itu, pihaknya berharap pembelian lahan baru bisa dianggarkan oleh bagian aset daerah, terutama untuk wilayah Waru dan Sepaku. “Kami berharap ada dukungan penganggaran untuk pembelian lahan,” pungkasnya. (*)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Antisipasi Cuaca Buruk, Sekolah Diberi Kewenangan Terapkan Pembelajaran Terbatas 

Antisipasi Cuaca Buruk, Sekolah Diberi Kewenangan Terapkan Pembelajaran Terbatas 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah kini kembali aktif setelah sempat mengalami penyesuaian akibat cuaca buruk.

PPU Masih Kekurangan 132 Guru, Sekolah Terapkan Kebijakan Satu Guru Mengajar Dua Kelas 

PPU Masih Kekurangan 132 Guru, Sekolah Terapkan Kebijakan Satu Guru Mengajar Dua Kelas 

Disdikpora Kabupaten PPU, tengah memutar otak untuk kekurangan tenaga pengajar atau guru untuk jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP

Antisipasi Biaya Operasional Bus Sekolah Membengkak, Bapelitbang PPU Wacanakan Dialihkan ke Disdikpo

Antisipasi Biaya Operasional Bus Sekolah Membengkak, Bapelitbang PPU Wacanakan Dialihkan ke Disdikpo

Bapelitbang PPU wacanakan pengalihan aset bus sekolah ke Disdikpora untuk tekan biaya operasional dan optimalkan layanan bagi para pelajar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer