KALTIMPOST.ID,PENAJAM-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2026 sebentar lagi akan disahkan jadi APBD 2026. Berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya yang masih di bawah kendali penjabat (Pj) bupati, APBD kali ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati PPU definitif terpilih.
Momen ini akan menjadi penentu awal sejauh mana pemimpin baru tersebut mampu merealisasikan janji kampanye ke dalam kebijakan fiskal yang terukur dan nyata. Tugas yang diemban sang bupati tidaklah mudah. Tantangan utama yang menghadang adalah kebijakan pemotongan anggaran yang mencapai hampir 50% dari APBD periode sebelumnya.
"Dengan adanya "keterbatasan fiskal yang ketat" ini, publik menuntut jawaban. Dapatkah pemimpin hasil pilihan rakyat ini memenuhi ikrar-ikrar yang disampaikan saat kampanye?
Apakah nakhoda pemerintahan yang baru ini sanggup menjaga stabilitas dan perkembangan PPU di tengah kondisi finansial yang mencekik?," kata Ketua LSM Gunakan Tenagamu untuk Rakyat (Guntur) PPU, Kasim Assegaf, Selasa (25/11).
Lebih dari sekadar angka, lanjut dia, masyarakat juga menaruh harapan besar agar bupati bertindak adil dan objektif. Pemimpin dituntut mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, meredam ambisi sektoral, serta berdiri tegak tanpa intervensi politik yang sering menghambat jalannya pemerintahan.
"Integritas kepemimpinan akan diuji, tidak hanya dalam penyusunan alokasi dana, tetapi juga dalam keberanian menindak pengaruh dari lingkaran terdekat, tim sukses, bahkan rival politik pasca-pilkada,"ujarnya.
Dalam kondisi serba terbatas ini, inovasi dan terobosan strategis adalah kunci. Pemerintah daerah diwajibkan menemukan cara-cara baru untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal sangat sempit. Penghematan wajib diiringi dengan efisiensi maksimal, dan perumusan program strategis harus berdasarkan skala prioritas yang paling mendesak.
Baca Juga: LSM Guntur PPU Siap Inventarisasi Perusak Lingkungan IKN, Masyarakat Menanggung Semua Kerugian
"Penting juga ditekankan bahwa peran serta warga PPU sangat vital. Dukungan masyarakat dibutuhkan agar pemerintah dapat fokus bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Khususnya, tim sukses bupati diharapkan menjadi mitra konstruktif, bukan malah menjadi pihak yang mencoba memanfaatkan situasi anggaran terbatas untuk memburu proyek-proyek strategis dengan nilai besar," ujarnya.
APBD 2026 bukan sekadar dokumen administrasi. Ia merupakan arena pembuktian menguji kecakapan, keberanian, integritas moral, dan kapasitas manajerial bupati terpilih. Kini, seluruh mata masyarakat PPU tertuju, menanti apakah sang pemimpin benar-benar mampu membuktikan dirinya sebagai abdi rakyat yang siap mengarahkan PPU ke babak pemerintahan yang lebih baik.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
