Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raup Muin Ingatkan Pengurus Koperasi Merah Putih Soal Tata Kelola dan Kesiapan SDM

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Ketua DPRD PPU, Raup Muin.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin.


Advertisement

PENAJAM — Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih harus disertai dengan pemahaman yang kuat terhadap aturan pengelolaan, permodalan, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi progres pembangunan gerai dan pergudangan koperasi yang saat ini masih dalam tahap proses. Koperasi Merah Putih, kata dia, merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat ekonomi kerakyatan, bila dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat, khususnya di daerah.

“Koperasi Merah Putih ini kan baru proses, ada pembangunan gerai dan pergudangannya. Penting bagi pengurus koperasi untuk mengetahui secara pasti aturan yang jelas tentang pengelolaannya, permodalannya,” ujar Raup Muin, Selasa (25/11/2025).

Advertisement

Ia menekankan bahwa sebelum koperasi ini berjalan penuh, aspek teknis terkait operasional harus dipastikan matang. Kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting, terutama dalam pengelolaan administrasi, penentuan core business, hingga manajemen keuangan.

“Secara teknis kan harus dipastikan apakah sudah siap semua, terutama menyangkut peningkatan SDM para pengurus atau pengelola koperasinya. Mulai dari administrasi, penentuan core bisnisnya, kan beda daerah beda karakter,” jelasnya.

Advertisement

Raup mencontohkan perbedaan karakteristik wilayah di PPU yang berpengaruh pada model bisnis koperasi. Menurutnya, Kecamatan Babulu cenderung kuat pada sektor pertanian, sementara Kecamatan Waru memiliki karakter yang berbeda.

“Kalau di Kecamatan Babulu lebih kecenderungannya adalah pertanian. Namun karakteristik itu berbeda dengan Kecamatan Waru. Waru beda. Nah, ini kan berbeda-beda,” ungkap Raup. Perbedaan karakter inilah yang membuat pihaknya merasa bertanggung jawab untuk terus mendorong edukasi dan pelatihan bagi para pengurus koperasi. Hal tersebut mencakup penggunaan anggaran, perencanaan jenis usaha, hingga pengelolaan keuangan koperasi.

Raup berharap, dengan perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas pengurus, Koperasi Merah Putih dapat menjadi lembaga usaha yang sehat, produktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai kecamatan di PPU.

“Kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan edukasi atau pelatihan-pelatihan menyangkut masalah ini, baik itu pemakaian anggaran maupun core bisnisnya, jenis usaha. Lalu cash flow-nya seperti apa? Itu kan semua harus dibuat atau direncanakan. Biar lebih disiplin,” tandasnya. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD   

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD  

DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan nota keuangan.

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD dan Pemkab PPU sepakati perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Rp 1,9 triliun. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan efisiensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer