Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Ingatkan ASN: Mobil Dinas Tak Boleh Dibawa Mudik Lebaran

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Ketua DPRD PPU, Raup Muin.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas selama cuti Lebaran tahun ini.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas adalah aset pemerintah daerah yang harus digunakan sesuai aturan dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan surat edaran mengenai larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran, baik arus pergi maupun balik,” ujar Raup Muin baru-baru ini.

Advertisement

Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas masih diperbolehkan jika hanya digunakan di dalam wilayah PPU selama masa libur. Namun, masalah muncul jika dipakai untuk perjalanan ke luar daerah atau provinsi.

“Kalau hanya digunakan dalam kabupaten, itu tidak masalah,” jelasnya.

Advertisement

Raup Muin juga menekankan ASN tidak membawa mobil dinas saat mudik ke luar Kalimantan Timur, misalnya ke wilayah Kalimantan Selatan.

“Tetapi kalau digunakan mudik ke luar Kaltim, misalnya ke Kalsel, sebaiknya dihindari penggunaan kendaraan dinas tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan selama periode cuti Lebaran untuk mencegah potensi pelanggaran.

“Kalau ada pegawai yang melanggar, harus diberi sanksi,” pungkas Raup Muin. (*)

 
 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer