Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penduduk PPU Naik Drastis, Kursi DPRD dan Dapil Baru Mulai Disimulasikan

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo.

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Persiapan administratif Pemilu 2029 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai bergerak lebih awal. Kenaikan jumlah penduduk yang kini telah menembus 205 ribu jiwa membuat peta politik daerah diprediksi berubah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat jumlah penduduk PPU saat ini mencapai 205.456 jiwa. Angka tersebut melampaui ambang batas yang menjadi syarat penambahan kursi DPRD.

Advertisement

Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan pertumbuhan penduduk di PPU terus menunjukkan tren positif.

Menurut dia, jika dibandingkan Desember 2024 yang masih berada di kisaran 202 ribu jiwa, terjadi kenaikan sekitar 3 ribu penduduk dalam beberapa bulan terakhir.

Advertisement

“Sesuai regulasi yang berlaku, penambahan menjadi 30 kursi hanya dapat dilakukan jika jumlah penduduk suatu wilayah berada di atas 200 ribu jiwa,” ujar Waluyo, Selasa (26/5/2026).

Dengan kondisi tersebut, jumlah kursi DPRD PPU pada Pemilu 2029 diproyeksikan bertambah dari 25 menjadi 30 kursi.

Pada Pemilu 2024 lalu, penambahan kursi belum bisa dilakukan karena jumlah penduduk PPU masih berada di kisaran 199.600 jiwa.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih dipengaruhi dinamika status Kecamatan Sepaku yang kini masuk kawasan Ibu Kota Nusantara.

Waluyo menjelaskan, jumlah penduduk Kecamatan Sepaku saat ini berada di kisaran 42 ribu jiwa. Namun, jika dikurangi Kelurahan Maridan yang tidak masuk wilayah IKN, jumlah penduduk Sepaku murni sekitar 38 ribu jiwa.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer