Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Karhutla dan Kabut Asap, Polres PPU Perkuat Patroli hingga Ancam Sanksi Pidana

A
Penulis: Ari Arief❯
STOP KARHUTLA: Personel Polres PPU membentangkan spanduk yang berisi stop karhutla karena berimplikasi hukum.(Dok.Humas Polres PPU)
STOP KARHUTLA: Personel Polres PPU membentangkan spanduk yang berisi stop karhutla karena berimplikasi hukum.(Dok.Humas Polres PPU)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID,PENAJAM–Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara (PPU) memperketat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukumnya, Kamis (27/8/2026). Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran serta dampak buruk kabut asap.

Strategi terpadu yang dikerahkan meliputi edukasi warga, peningkatan intensitas patroli di daerah rawan, pemantauan titik panas (hotspot), hingga penyiagaan personel dan sarana pemadam.

Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara menegaskan, tindakan pencegahan merupakan prioritas utama agar potensi api dapat ditekut sejak dini sebelum meluas. "Pencegahan adalah langkah paling utama. Kami terus mengedukasi masyarakat, meningkatkan patroli di wilayah rawan, serta memantau potensi kebakaran," ujar Andreas, Kamis (27/8).

Ia menambahkan, personel di lapangan gencar menyosialisasikan larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain edukasi, Polres PPU bersiap mengerahkan respons cepat jika terdeteksi titik api. Dalam pelaksanaannya, Polres PPU bersinergi dengan TNI, Pemerintah Daerah, BPBD, Manggala Agni, hingga pihak swasta.

Ancam Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Selain upaya persuasif, Polres PPU menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berat.

Pelaku pembakaran lahan dapat dijerat Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 187 KUHP atas perbuatan sengaja yang menimbulkan kebakaran dan membahayakan keamanan umum, nyawa, atau barang. "Jangan membakar hutan dan lahan. Satu titik api bisa berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Cegah sebelum terjadi, padamkan sebelum meluas," tegas Kapolres.

Masyarakat yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran liar diimbau segera melapor kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.(*)

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polres PPU Gelar Dialog Polisi Bersama Masyarakat untuk Serap Aspirasi

Polres PPU Gelar Dialog Polisi Bersama Masyarakat untuk Serap Aspirasi

Polres PPU gelar dialog Polisi Bersama Masyarakat untuk dengar keluhan warga terkait air bersih hingga administrasi kendaraan di desa.

Peringati Hari Pahlawan, Kapolres PPU Ajak Personel Teladani Semangat Pengabdian

Peringati Hari Pahlawan, Kapolres PPU Ajak Personel Teladani Semangat Pengabdian

Polres PPU menggelar upacara Hari Pahlawan 2026 untuk menguatkan semangat pengabdian dan pelayanan humanis kepada. masyarakat.

Ungkap Kasus Curanmor, Polres PPU Serahkan Tiga Kendaraan kepada Pemilik Sah

Ungkap Kasus Curanmor, Polres PPU Serahkan Tiga Kendaraan kepada Pemilik Sah

Polres PPU kembalikan tiga sepeda motor hasil Operasi Jaran Mahakam 2026 kepada pemilik sah guna memulihkan hak korban tindak pidana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer