Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

24 Aset PPU Dihapus karena Hibah, Lahan SNT Masih Berproses

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Ika Yanuaris Afniatin.
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Ika Yanuaris Afniatin.

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dilakukan secara tertib dan transparan. Pemutakhiran pencatatan aset dilakukan secara berkala melalui rekonsiliasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Ika Yanuaris Afniatin menjelaskan, pengelolaan BMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Aturan tersebut mengatur pengelolaan seluruh barang milik daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

Advertisement

Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dalam penyusunan laporan BMD, rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD menggunakan sumber data yang sama.

“Kegiatan ini rutin dilakukan setiap triwulan bersama pengurus barang dari seluruh OPD se-Kabupaten PPU. Dalam kegiatan ini seluruh jenis aset dilakukan rekon,” kata Ika, dikonfirmasi Sabtu (29/8/2026).

Advertisement

Menurut Ika, aset daerah yang dicatat meliputi tanah, peralatan dan mesin, termasuk kendaraan dinas, gedung dan bangunan, jalan serta jaringan irigasi, hingga aset tidak berwujud.

“Setiap ada penambahan barang baru, penambahan nilai, perubahan kondisi di OPD, wajib dicatatkan. Adapun hasilnya, kami tuangkan dalam berita acara rekon aset yang rutin digelar setiap triwulan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, terkait mekanisme penghapusan aset pada 2026, BKAD PPU mencatat penghapusan BMD saat ini didominasi skema pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penghapusan dilakukan ketika BMD tidak lagi berada dalam penguasaan OPD selaku pengguna barang sebelumnya. Tahun ini, terdapat 24 BMD yang dihapus karena dihibahkan kepada pihak lain. Aset tersebut meliputi tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin.

“Salah satunya adalah pengalihan aset berupa bangunan lantai jemur permanen yang merupakan aset milik Dinas Ketahanan Pangan yang telah dihapuskan karena telah dihibahkan kepada kelompok tani,” sebut Ika.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sekolah Internasional Rp250 Miliar Segera Dibangun di PPU, 5.000 Siswa Diprediksi Berebut Kursi

Sekolah Internasional Rp250 Miliar Segera Dibangun di PPU, 5.000 Siswa Diprediksi Berebut Kursi

Sekolah Nasional Terintegrasi senilai Rp250 miliar akan dibangun di Babulu, PPU. Sekitar 5.000 siswa diprediksi ikut seleksi.

KKPD PPU Segera Diluncurkan, Penggunaan Fokus Empat Sektor

KKPD PPU Segera Diluncurkan, Penggunaan Fokus Empat Sektor

Pemegang KKPD PPU bertambah menjadi 56 kartu. Penggunaannya dibatasi untuk air, internet, listrik, dan BBM operasional.

Gaji hingga Utang Daerah Jadi Prioritas, BKAD PPU Pastikan Pembayaran Tepat Waktu

Gaji hingga Utang Daerah Jadi Prioritas, BKAD PPU Pastikan Pembayaran Tepat Waktu

BKAD PPU memprioritaskan pembayaran gaji dan TPP serta menargetkan pelunasan sisa pinjaman daerah Rp83 miliar hingga Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer