Pemkab PPU Kaji Opsi Tarik Dana Mengendap Rp 4,189 Miliar di BPRS Bank Manfaat
KALTIMPOST.ID, PENAJAM— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menggelar rapat ekspose Legal Opinion (LO) terkait Program Pembiayaan Modal Usaha dengan Pola Dana Bergulir melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bank Manfaat (eks Ibadurrahman) di Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Selasa (15/9/2026).
Rapat ekspose Legal Opinion ini dilakukan guna menindaklanjuti Instruksi Bupati PPU Nomor: 700.1.2.1/179/ITDA mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab PPU Tahun 2025.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan hasil koordinasi antara Pemkab PPU dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Balikpapan (Uniba).
Baca Juga: Jangan Tunggu Haus! Bahaya Dehidrasi Musim Kemarau Diam-Diam Mengintai Ginjal
Kegiatan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, dan dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU Muhammad Yusuf Basra, Kepala Dinas Pertanian PPU Rozihan Asward serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda PPU Krisna Aditama.
Tim LKBH Uniba, Zulkifli, menjelaskan, kerjasama antara Pemkab PPU dan BPRS Bank Manfaat bermula sejak periode akhir 2005. Saat itu, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 7,3 miliar untuk program pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna memperkuat usaha tani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
"Pengelolaan fasilitas kredit tersebut berlangsung sejak Mei 2006 hingga sekitar Oktober 2021. Namun, dalam perjalanannya terdapat sejumlah penyaluran kredit usaha di masyarakat yang mengalami gagal bayar atau kredit macet, sehingga berdampak pada arus kas (cash flow) bank," kata Zulkifli.
Akibat kondisi tersebut, sisa dana APBD PPU yang berada di BPRS Manfaat saat ini tersisa kurang lebih Rp 4 miliar. Zulkifli memaparkan, secara prinsip hukum, ikatan kerja sama dan kesepakatan yang terjalin sejak awal antara Pemkab PPU dan pihak bank merupakan bentuk hubungan hukum keperdataan.
Kedua belah pihak berkedudukan sejajar dan tunduk pada aturan kesepakatan perikatan yang telah dibuat bersama. Terkait kendala kredit macet yang membelit para nasabah petani, LKBH Uniba menilai hal tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban internal pengelola bank untuk melakukan upaya penyelesaian.
Sebab, ikatan akad pembiayaan (seperti perikatan Murabahah) berlangsung antara pihak bank dan nasabah bersangkutan. “Bank memiliki kewenangan dan mekanisme perbankan sesuai azas kehati-hatian untuk menagih maupun menyelamatkan kredit tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Zulkifli juga menyoroti aspek regulasi daerah. Program ini sebelumnya ditopang oleh beberapa aturan, di antaranya Perda PPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Perda PPU Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal. Menurutnya, Pemkab PPU perlu meninjau kembali kecocokan regulasi tersebut dengan kondisi terkini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
