Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pupuk Subsidi Dijual Mahal di PPU, Pemkab Lakukan Sidak

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
CEK LAPANGAN: Tim Pemkab PPU melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi di salah satu kios di Kecamatan Sepaku, Sabtu (31/10/2026).
CEK LAPANGAN: Tim Pemkab PPU melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi di salah satu kios di Kecamatan Sepaku, Sabtu (31/10/2026).

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sembilan kios pupuk bersubsidi. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kegiatan ini melibatkan Dinas KUKM Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian PPU.

"Sembilan kios penyalur tersebut menjadi sampling di Kecamatan Sepaku dan Waru untuk meningkatkan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi serta pestisida," ujar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab PPU, Krisna Aditama, Sabtu (31/10/2026).

Dalam monev yang berlangsung pada 21 Oktober 2026, tim menemukan indikasi ketimpangan kuota. Salah satu kios kedapatan mencatat harga jual Rp 105.000 per sak, angka yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 90.000 per sak.

Krisna menyatakan pihaknya belum menyimpulkan temuan itu sebagai pelanggaran hukum. Saat ini, bukti transaksi dan rincian jenis pupuk masih memerlukan verifikasi lebih mendalam. Selain itu, ditemukan kendala administratif berupa ketidaksamaan satuan berat pada data stok di Koperasi Jasa Makmur Bersama.

Di sisi lain, penerapan aplikasi e-Ipubers untuk pembelian pupuk di tingkat kios menghadapi kendala di lapangan. Banyak petani lanjut usia mengaku kesulitan mengoperasikan teknologi digital tersebut.

"Karena pembelian di kios sekarang pakai aplikasi e-Ipubers, banyak petani kurang familiar dengan sistem digital ini," ungkap Krisna. Ia menambahkan bahwa pemilik kios kecil juga mengeluhkan pembagian kuota dari distributor yang dinilai tidak merata.

Pemkab PPU berencana membahas temuan lapangan tersebut dalam rapat evaluasi awal November mendatang. Hasil rapat ini akan menjadi dasar arahan bagi distributor untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di PPU. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Momen Haru Penutupan Pelatihan Bela Negara, Ratusan Peserta Bergantian Cium Bendera Merah Putih

Momen Haru Penutupan Pelatihan Bela Negara, Ratusan Peserta Bergantian Cium Bendera Merah Putih

Sebanyak 320 kader bela negara tuntaskan pelatihan di Balikpapan. Brigjen TNI Luhut Marpaung tekankan persatuan dan disiplin.

Rubadi Maju Jadi Calon Ketua PSSI Kaltim, Dorong Penguatan Kompetisi dan Pembinaan Pemain Muda

Rubadi Maju Jadi Calon Ketua PSSI Kaltim, Dorong Penguatan Kompetisi dan Pembinaan Pemain Muda

Rubadi siap maju sebagai calon Ketua PSSI Kaltim. Bos Balikpapan United ini ingin memperkuat kompetisi dan pembinaan pemain muda.

Tak Hanya Saat Bertugas, Polisi Dilarang Gunakan Vape Meski Berada di Luar Lingkungan Kerja

Tak Hanya Saat Bertugas, Polisi Dilarang Gunakan Vape Meski Berada di Luar Lingkungan Kerja

Polri larang personel menggunakan vape, termasuk di luar kantor. Polres Berau terapkan aturan bagi anggota, tamu, dan pengunjung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer