
BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor meminta pemerintah desa memastikan pengadaan barang dan jasa (barjas) sesuai kebutuhan riil masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, belanja desa harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata.
Penegasan itu disampaikan Mudyat saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mudyat, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, pemerintah desa harus mengoptimalkan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran. Ia mengingatkan kepala desa agar tidak menjalankan pengadaan hanya karena kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun.
"Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Ia menilai, keberhasilan aparatur desa tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari kemampuan program menjawab persoalan warga, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa.
"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa," ujarnya.
Selain memastikan belanja sesuai prioritas, Mudyat mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan khas daerah disebut sebagai sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Ia berharap setiap kepala desa dapat bekerja sama dan menggali keunggulan wilayah masing-masing agar potensi tersebut menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





