
PENAJAM – Keterisian data tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 2026 mencapai 92,73 persen. Namun, keterisian data periodik masih berada di angka 72,91 persen. Capaian tersebut menjadi perhatian dalam Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal itu, Tohar mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab sebagai produsen data. Kualitas data yang dihasilkan masing-masing instansi akan memengaruhi ketepatan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Ia meminta OPD tidak lagi menyusun program hanya berdasarkan asumsi, melainkan mengacu pada data yang valid, faktual, dan dikelola secara terstruktur.
“Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami,” ujar Tohar.
Penyelenggaraan forum tersebut merupakan bagian dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, OPD bertindak sebagai produsen data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data.
Tohar menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, terutama untuk informasi yang bersifat dinamis. Menurut dia, data yang akurat dibutuhkan dalam berbagai program pemerintah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penanganan stunting berdasarkan lokus desa dan kelurahan, pembinaan seni budaya, hingga pemetaan kerawanan sosial.
“Ada tiga kunci utama yang harus dipegang bersama, yakni kepedulian terhadap data yang dihasilkan, pemeliharaan berkala terutama untuk data dinamis, serta tata kelola yang baik mulai dari tahap penginputan hingga pemanfaatannya kembali,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab PPU juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Satu Data Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meraih peringkat pertama, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di posisi kedua serta Dinas Ketahanan Pangan di peringkat ketiga.
“Semoga melalui forum ini, alur dan jejaring pengelolaan data di Kabupaten PPU semakin solid sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” pungkas Tohar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



