
KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan dan pengendalian anggaran menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar menekankan pentingnya peran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengawal pelaksanaan program. Pimpinan dinas selaku pengguna anggaran diminta terlibat langsung dalam pengawasan dan tidak melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada bawahan.
"Kepala dinas selaku pimpinan OPD dan pengguna anggaran wajib hadir dalam rangka pengawasan serta pengendalian efektivitas penggunaan anggaran," kata Tohar usai Rapat Koordinasi Pengendalian dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2026 di Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (19/11/2026).
Tohar menegaskan, pengawasan ketat harus difokuskan pada proyek-proyek fisik. Para pimpinan SKPD diminta memaksimalkan pengawasan internal dengan melibatkan pejabat pelaksana teknis kegiatan serta konsultan pengawas saat berkoordinasi dengan penyedia jasa.
Ia mengingatkan agar pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan. Pimpinan dinas tidak boleh menunggu hingga pekerjaan selesai untuk melakukan evaluasi karena hal tersebut berisiko menghambat efisiensi anggaran.
"Jangan nanti ketemu di akhir. Mulai dari perjalanan satu kegiatan itu harus dikawal," ujarnya.
Selain proyek fisik, Tohar juga menyoroti pos belanja rutin, khususnya anggaran perjalanan dinas. Ia menginstruksikan agar perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting bagi pelaksanaan tugas kelembagaan maupun jabatan.
Pengendalian ketat tersebut berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian. Kebijakan ini mencakup penggunaan anggaran yang bersifat earmark maupun non-earmark demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
"Pengendalian ketat ini berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian. Kebijakan tersebut mencakup penggunaan anggaran yang bersifat earmark maupun non-earmark demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah," tutupnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





