Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Perketat Belanja, Perjalanan Dinas Ikut Disorot

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Pemkab PPU memperketat pengawasan penggunaan anggaran seluruh SKPD menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. (AHMAD MAKI/KALTIM POST)
Pemkab PPU memperketat pengawasan penggunaan anggaran seluruh SKPD menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. (AHMAD MAKI/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan dan pengendalian anggaran menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar menekankan pentingnya peran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengawal pelaksanaan program. Pimpinan dinas selaku pengguna anggaran diminta terlibat langsung dalam pengawasan dan tidak melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada bawahan.

Advertisement

"Kepala dinas selaku pimpinan OPD dan pengguna anggaran wajib hadir dalam rangka pengawasan serta pengendalian efektivitas penggunaan anggaran," kata Tohar usai Rapat Koordinasi Pengendalian dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2026 di Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (19/11/2026).

Tohar menegaskan, pengawasan ketat harus difokuskan pada proyek-proyek fisik. Para pimpinan SKPD diminta memaksimalkan pengawasan internal dengan melibatkan pejabat pelaksana teknis kegiatan serta konsultan pengawas saat berkoordinasi dengan penyedia jasa.

Advertisement

Ia mengingatkan agar pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan. Pimpinan dinas tidak boleh menunggu hingga pekerjaan selesai untuk melakukan evaluasi karena hal tersebut berisiko menghambat efisiensi anggaran.

"Jangan nanti ketemu di akhir. Mulai dari perjalanan satu kegiatan itu harus dikawal," ujarnya.

Selain proyek fisik, Tohar juga menyoroti pos belanja rutin, khususnya anggaran perjalanan dinas. Ia menginstruksikan agar perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting bagi pelaksanaan tugas kelembagaan maupun jabatan.

Pengendalian ketat tersebut berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian. Kebijakan ini mencakup penggunaan anggaran yang bersifat earmark maupun non-earmark demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

"Pengendalian ketat ini berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian. Kebijakan tersebut mencakup penggunaan anggaran yang bersifat earmark maupun non-earmark demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah," tutupnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

lima posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga terisi pejabat definitif

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Persatuan Pedagang dan Tameng Adat Borneo desak Polres PPU tindak lanjuti penyegelan toko serta dugaan pungli di Pasar Petung secara hukum.

Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Anak Terlantar, Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Anak Terlantar, Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

Pemkab PPU bersama Pemprov Kaltim dan kejaksaan menyepakati penanganan anak terlantar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer