PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya keras agar penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 tidak berdampak terhadap pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bupati PPU Mudyat Noor menjelaskan, berdasarkan proyeksi terakhir, jumlah TKD yang akan diterima PPU pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. “Kita prediksi angka di APBD kita bisa maksimal di sekitar Rp1,3 triliun. Itu jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp2,6 triliun, dan terakhir Rp2,4 triliun,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Meski menghadapi penurunan hampir 50 persen, Mudyat menegaskan pemerintah daerah masih berupaya mengatur komposisi anggaran agar program pembangunan dan kesejahteraan aparatur tetap berjalan. “Kita masih coba otak-atik. Mudah-mudahan belanja modal dan pembangunan masih bisa kita jalankan,” katanya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi akan difokuskan pada pos-pos yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan dasar. “Paling kita hindari itu dulu, kalau bisa jangan sampai ada pemotongan TPP. Itu prioritas kita,” tegasnya.
Menurut Mudyat, pemerintah akan memastikan standar pelayanan minimal (SPM) tetap terpenuhi meski dengan keterbatasan fiskal. “Minimal standar pelayanan dulu yang kita jaga. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita bicara yang lain. Kalau pelayanan dasar sudah berjalan, kita tidak akan ganggu itu,” ujarnya.
Selain itu, beban belanja wajib seperti program BPJS yang merupakan kebijakan pusat juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. “Belum lagi belanja mandatory. Kalau seperti BPJS itu nilainya besar, sekitar Rp40 miliar lebih, dan itu dibebankan ke daerah,” ungkapnya.
Baca Juga: 434 ASN PPU Jalani Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Program ProASN
Ia berharap, dengan penataan anggaran yang hati-hati dan prioritas yang jelas, PPU dapat menghadapi tekanan fiskal tahun depan tanpa mengorbankan kinerja pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur sipil negara.
Untuk itu, Mudyat menyebutkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan formula khusus agar belanja pegawai dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Kita butuh formulasi yang tepat supaya pelayanan dasar tetap jalan, operasional tetap bisa dilakukan, dan kesejahteraan pegawai tidak terganggu,” tuturnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki