PENAJAM – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan, bahwa staf ahli harus lebih aktif dalam mendampingi pimpinan daerah serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Menurutnya, keberadaan staf ahli bukan sekadar jabatan formal, melainkan memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan program dan kebijakan.
“Kadang ada yang menganggap jabatan staf ahli itu seperti nonjob. Padahal tidak seperti itu jika tugasnya dijalankan dengan baik,” kata Mudyat, usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, 21 pejabat tinggi pratama lingkungan Pemkab PPU, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, secara struktur pemerintahan daerah, jabatan staf ahli bukanlah hal baru. Posisi tersebut sudah lama ada dan memiliki fungsi yang sama dengan jabatan lain seperti asisten, kepala dinas, maupun kepala badan. Perubahan yang terjadi saat ini lebih bersifat rotasi jabatan.
Menurutnya, staf ahli justru memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel karena langsung membantu pimpinan daerah. Oleh sebab itu, perannya diharapkan lebih dekat dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan.
“Staf ahli itu seharusnya lebih dekat dan lebih lentur dengan pimpinan, karena mereka adalah staf pimpinan. Jadi mereka harus aktif memberikan masukan,” ujarnya.
Mudyat menambahkan, staf ahli juga diharapkan berperan dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan perangkat daerah dalam mendukung tugas bupati dan wakil bupati.
“Ke depan kami ingin staf ahli bisa lebih berperan, terutama dalam memberikan masukan serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal serta memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.
“Semua pejabat yang dilantik hari ini harus benar-benar aktif menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mudyat juga memastikan tidak ada pejabat yang mengalami penurunan jabatan dalam rotasi kali ini. Seluruh pejabat tetap berada pada level jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Sementara itu, masih terdapat empat jabatan yang saat ini kosong. Pemerintah daerah akan terlebih dahulu menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebelum melakukan proses pengisian secara definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Empat jabatan yang kosong akan kita isi Plt terlebih dahulu, kemudian dilakukan seleksi terbuka. Targetnya setelah Lebaran semuanya sudah selesai,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap pejabat yang telah dilantik akan dilakukan secara berkala. Sesuai ketentuan, evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi dilakukan setiap enam bulan.
Dengan formasi pejabat yang baru, Pemerintah Kabupaten PPU berharap kinerja birokrasi semakin optimal dan mampu mempercepat penyelarasan program kerja dengan visi dan misi pembangunan daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki