Untuk menjawab kampanye negatif dari berbagai negara di Eropa, perusahaan kelapa sawit dituntut segera mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebagai bukti perusahaan sudah memegang prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan.

SAMARINDA - Sertifikasi ISPO menjadi harapan keberlangsungan industri kelapa sawit di Kaltim. Sekaligus tumpuan pertumbuhan ekonomi ke depan jika nantinya harus meninggalkan batu bara. Data Disbun per 2021, di Kaltim terdapat 340 perusahaan perkebunan yang mendapat izin usaha seluas 2,5 juta hektare. Dari jumlah itu, yang bersertifikasi ISPO baru 72 perusahaan dengan lahan 520 ribu hektare.

Sementara di perkebunan rakyat, baru dua kebun yang telah memperoleh sertifikat ISPO. Kepala Dinas Perkebunan Ahmad Muzakkir mengatakan, Pemerintah Kaltim tentunya sangat serius terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit. Sebab, kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar.

“Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kaltim memang menimbulkan banyak tantangan baru. Apalagi terus berlanjutnya kampanye hitam yang menyudutkan minyak sawit yang masih menjadi tantangan kita,” ujarnya saat kegiatan Sosialisasi Percepatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Kebun Sawit Rakyat, Selasa (23/5).

Di tengah banyaknya isu negatif mengenai kelapa sawit, ISPO mencakup seluruh keinginan dunia internasional terkait mendorong usaha perkebunan. Dalam hal ini penetapan ISPO membuat kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan. Tak hanya itu, ISPO juga membuat perusahaan melakukan standar kelapa sawit berkelanjutan dan tentunya akan meningkatkan daya saing.

Dengan pertimbangan perkebunan kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional.

“Untuk itu, kami terus berusaha mendorong perkebunan kelapa sawit untuk mempercepat sertifikasi ISPO. Khusus untuk pekebun sawit rakyat perlu ada upaya-upaya untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO,” jelasnya.

Menurutnya, persiapan dan kesiapan bagi pekebun swadaya perlu diprakondisikan mulai sekarang, mengingat keterbatasan yang dimiliki pekebun-pekebun swadaya saat ini. Hal inilah yang menjadi landasan Dinas Perkebunan Kaltim mengakselerasi program kegiatan dalam rangka Percepatan ISPO kebun sawit rakyat.

Minimnya jumlah kebun sawit rakyat yang bersertifikat ISPO karena belum mengetahui manfaat sertifikasi tersebut. Padahal, ISPO merupakan regulasi wajib untuk diterapkan. Karena, penerapan ISPO untuk upaya memelihara lingkungan dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta sosial. “Kami sadari Dinas Perkebunan tidak bisa berjalan sendiri, upaya percepatan sertifikasi ISPO kebun sawit rakyat ini juga memerlukan bantuan dan dukungan semua pihak,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar negosiasi terkait Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) segera diselesaikan.

“Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat selesai tahun depan,” kata Jokowi. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan. Namun, satu hal yang belum disepakati, yakni terkait regulasi deforestasi UE.

Presiden mengatakan, sejak awal pembahasan Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

“Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan objektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan,” ucapnya.

Untuk memperjuangkan industri kelapa sawit, presiden menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan. Nantinya, kedua negara akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@catrumaiyulinda