alexametrics Kaltim Post

Jalur Afirmasi Jadi Keluhan, Dewan Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Selasa, 05 Juli 2022 12:49

jalur-afirmasi-jadi-keluhan-dewan-bakal-panggil-dinas-pendidikan

MASIH ADA KENDALA: Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 tak berjalan mulus.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 di Samarindamasih dihantui permasalahan. Khususnya blankspot dan jalur afirmasi.

 

SAMARINDA – Masalahtersebut sampai ke telinga para wakil rakyat di Kota Tepian. Hal itu lantas jadi pembahasan lebih serius. “Ada kerancuan dalam sistem afirmasi dan masih ada kawasan blankspot,” ucap anggota Komisi IV DPRD Samarinda Joko Wiratno dikonfirmasi, (3/7).

PPDB jalur afirmasi, kata dia, mendapat keluhan warga lantaran ada peserta didik yang tak bisa mendaftar ke sekolah terdekat. Alasannya perbatasan wilayah antar-kecamatan. Semisal salah satu SMP yang berada di perbatasan antar Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang. Secara administrasi, SMP tersebut masuk dalam lingkungan Samarinda Ulu.

Sementara peserta didik yang ingin mendaftar lewat jalur afirmasi di SMP itu tinggal di kawasan Sungai Pinang. “Padahal kediaman warga sangat dekat dari SMP. Hanya berjarak sekitar 450 meter. Tapi tak diterima,” sambung anggota Komisi IV DPRD Samarinda tersebut. Untuk diketahui, jalur afirmasi menjadi kanal untuk para peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan dialokasi 15 persen dari total kuota penerimaan di setiap sekolah.

Untuk masalah blankspot, politikus PAN Samarinda itu mendapat keluhan warga di beberapa lokasi di Samarinda Utara. Seperti Bayur, Lempake, hingga Girirejo. Pemanfaatan sistem daring untuk pendaftaran jelas berdampak positif. Namun, di beberapa kawasan itu justru jadi kendala yang sangat signifikan. “Apalagi jumlah sekolah tak banyak dan jauh-jauh,” katanya.

Komisi IV yang membidangi pendidikan, tuturnya, bakal menyusun agenda untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Samarinda dalam waktu dekat, untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2022-2023.

“Usulkan segera hearing dengan instansi terkait. Apalagi masalahnya tak hanya soal PPDB. Ada juga sarana dan prasarana sekolah yang belum merata,” tutupnya. (dra)

 

ROBAYU

bayu.rolles@kaltimpost.co.id