Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, meskipun prakiraan cuaca dari BMKG yang masih menunjukkan potensi hujan hingga Minggu (2/2) mendatang.
Merujuk data Pusdalops BPBD Samarinda Kamis (30/1) sebanyak enam kecamatan terdampak genangan, mengakibatkan 126 RT dan 13.586 jiwa terdampak.
Walikota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat diambil setelah melalui kajian yang cermat.
"Setelah melihat perkembangan dan kajian beberapa hari belakangan, kami belum merasa perlu untuk meningkatkan status menjadi tanggap darurat," tegasnya.
Dia menjelaskan banjir yang melanda Samarinda diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor. Selain curah hujan yang tinggi, pelepasan air dari Waduk Benanga juga menjadi penyebab utama.
"Pelepasan air ini dilakukan untuk menghindari potensi jebolnya waduk. “Terlebih dari laporan BWS ketinggian air berada di level 8,1 meter pada Senin (27/1) lalu," sambungnya.
Namun, dampak dari pelepasan air waduk ini diperparah oleh kondisi turap di Sungai Karang Mumus (SKM) yang belum sesuai perencanaan. "Terdapat beberapa titik bottleneck yang menyebabkan banjir," imbuhnya.
Meskipun demikian, Andi Harun memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD untuk memantau kondisi terkini dan mengaktifkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir.
"Kami prihatin atas bencana banjir ini. Yang jelas pemerintah tidak berhenti melanjutkan pekerjaan pengendalian banjir," tegasnya.
Saat ini, fokus utama Pemerintah Kota Samarinda adalah penanganan dan pemulihan pasca banjir. Meskipun banjir mulai surut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan diri serta keluarga," singkatnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
