Kasus Meningkat, Samarinda Bentuk Perda Penanggulangan TBC-HIV, Ini yang Bakal Jadi Perhatian Serius

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan yang digelar Komisi IV bersama Dinas Kesehatan (Diskes)  Samarinda, Selasa (28/10), pembahasan difokuskan pada penguatan regulasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan dua penyakit menular tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan, raperda itu merupakan lanjutan dari Perda Penanggulangan HIV/AIDS yang sudah ada sejak 2007. Namun, peraturan tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi terbaru di tingkat pusat.

“Tahun 2007 kita sudah punya perda tentang penanggulangan HIV. Tapi itu sudah kadaluarsa karena ada undang-undang, perpres, dan permenkes baru. Jadi sekarang kami menyusun ulang agar sesuai kondisi dan aturan terkini,” jelasnya, Selasa (28/10).

Menurutnya, penggabungan penanganan HIV dan TBC dalam satu payung hukum karena kedua penyakit itu memiliki keterkaitan erat, terutama dalam hal daya tahan tubuh dan gaya hidup masyarakat. “Biasanya penderita HIV juga mengalami TBC. Karena itu, kami bahas keduanya sekaligus agar penanganannya lebih komprehensif,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Diskes memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan, termasuk kegiatan promosi kesehatan (preventif), pengobatan (kuratif), dan rehabilitasi sosial bagi pasien. Namun, tantangan terbesar, kata Sri Puji, justru berasal dari stigma negatif masyarakat terhadap penderita.

“Itu yang jadi kendala utama. Masih banyak yang menganggap penderita HIV atau TBC dengan diskriminasi dan penolakan sosial. Padahal mereka butuh dukungan agar bisa sembuh dan kembali produktif,” tegasnya.

Komisi IV juga telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah puskesmas di Samarinda, termasuk ke pasien-pasien di Samarinda Seberang dan Loa Janan. Dari kunjungan itu, ditemukan bahwa kasus TBC dan HIV di Samarinda tergolong tinggi, bahkan disebut sudah masuk zona merah. “Kalau saya pribadi melihat, kita ini sudah darurat TBC dan HIV/AIDS,” ujarnya.

Pemerintah pusat menargetkan eliminasi TBC dan HIV/AIDS pada 2030. Namun, Sri Puji menilai target itu akan sulit tercapai tanpa regulasi dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, raperda itu diharapkan menjadi dasar pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC-HIV di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden.

Selain aspek kesehatan, pembahasan juga menyinggung perlindungan tenaga kerja yang terinfeksi. Berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi atau memberhentikan pekerja yang menderita TBC, HIV, maupun hepatitis. “Justru harus mendapat pengobatan terlebih dahulu dan nanti bisa kembali bekerja. Itu juga kita bahas dalam raperda,” terang Sri.

Raperda inisiatif DPRD itu akan terus dibahas dalam pertemuan lanjutan bersama Diskes, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, hingga Dinas Pendidikan. Sosialisasi gaya hidup sehat dan edukasi di sekolah-sekolah juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.

“Pendidikan punya peran besar dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Karena penanggulangan bukan hanya soal obat, tapi juga soal kesadaran,” pungkasnya. (*)