Menguji Ketegasan Polisi, Dugaan Tambang Ilegal "Dibiarkan" Beraktivitas

Aktivitas tambang diduga ilegal yang berada di RT 38, daerah tanjung, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, kian mengkhawatirkan.
SAMARINDA–Selain diduga mencemari air bendungan yang dipakai sebagai sumber air baku Perumdam, kegiatannya di dekat kebun petani sayur membuat hasil panen kurang maksimal.
Kadri, salah satu petani palawija yang sudah sekitar 15 tahun bercocok tanam di lahan milik Pemkot Samarinda tersebut menuturkan, aktivitas keruk-mengeruk emas hitam secara tak berizin sepertinya makin sporadis. Bahkan, ada yang berani menumpuk batu bara persis di sebelah kebun sayur. Lantaran aksesnya lebih mudah ketika melakukan hauling karena dekat dengan jalan masyarakat.
"Pada 2022 sempat berhenti. Katanya karena ada razia. Jadi ada yang sudah ditumpuk langsung ditinggal begitu saja. Tapi tidak lama kegiatannya lanjut lagi, bahkan sekarang lebih besar (garapannya makin luas)," ujarnya.
Dampak paling terasa, lanjut Kadri, ketika terjadi hujan. Sebab, air bercampur lumpur dengan debit besar mengalir menuju tanaman. Baru kemudian air tersebut lari ke Bendungan Benanga. Tanaman warga pun tak bisa kembali tumbuh secara maksimal lantaran hamparan berubah jadi lumpur.
"Waktu mereka (penambang) kembali melakukan galian, batu bara yang sempat ditumpuk sekitar beberapa bulan ditinggalkan itu diangkut. Saya kurang tahu dibawa ke mana," sambungnya.
Sementara itu, dikonfirmasi soal dampak pencemaran limbah terhadap air bendungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda Endang menyebut, perlu dilakukan uji laboratorium (lab). Sebab, untuk melihat kualitas air sudah semestinya harus diukur dan mengambil sampel.
"Untuk melihat apakah ada pencemaran biasanya mudah terlihat waktu hujan. Alirannya ke mana larinya, apakah benar ke bendungan atau ke tempat lain, airnya itu perlu dibawa ke lab" urainya.
Namun, sambung Endang, urusan tambang batu bara itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika ada kemungkinan terhadap pencemaran air, menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Kalau tambang tersebut ilegal, itu kewenangan aparat penegak hukum (APH). Khususnya polisi yang bisa menindak itu. Sejak adanya UU 3/2020 tentang Minerba dan Perpres tentang Pengelolaan Lingkungan Tambang, itu semua pusat. Kalau mereka turun (kementerian) kami cuma mendampingi," imbuhnya.
Karena memang wewenang sudah tidak dimiliki. Sehingga ketika ada pihak kementerian, mereka langsung ke lapangan. Pemerintah daerah hanya diminta mendampingi, tanpa bisa berargumen. "Pendataan atau apapun itu semua yang berkaitan dengan tambang langsung ke pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan penelusuran lapangan, terdapat tiga titik lokasi pekerjaan pertambangan di sekitar venue dayung tersebut. Namun, dua di antaranya dipastikan sudah tak beroperasi dan meninggalkan lahan yang telah gersang karena pengupasan lahan. Beberapa titik terlihat stock room bekas batu bara ditumpuk menggunung. Sementara pada sisi seberang jalan akses trek venue dayung, terdapat jalan baru yang menuju ke lokasi pertambangan baru.
Setelah masuk cukup dalam, didapati kegiatan penambangan menggunakan dua ekskavator PC 200. Pengawas lapangan yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, kegiatan mereka di lokasi tersebut kurang lebih sudah berjalan selama 7 minggu, dengan hasil dua kali hauling.
"Buangnya (jualnya) ke tempat Pak Muhaimin. Kami cuma menyewakan alat saja, kerja sesuai arahan yang menyuruh," urainya. (dra/k8)
ASEP SAIFI
@asepsaifi
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

