
KALTIMPOST.ID, Pedagang BBM eceran di Samarinda masih marak beroperasi, meskipun Surat Keputusan (SK) bernomor 500.2.1/184/HK-HS/IV/2024 telah diterbitkan untuk melarang kegiatan ini tanpa izin usaha.
SK tersebut menegaskan bahwa penjualan BBM eceran, pertamini, dan sejenisnya harus memiliki Izin Usaha Niaga. Namun, penegakan hukum masih terhambat karena belum adanya Peraturan Walikota (Perwali) yang memperkuat landasan hukum.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Samarinda, Asran Yunisran, mengatakan bahwa draft Perwali "Larangan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda" sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Selanjutnya, akan melalui proses fasilitasi/evaluasi terhadap draft yang telah diharmonisasi tersebut ke biro Hukum, Pemprov Kaltim. "Setelah semua proses selesai, baru dilakukan penetapan. Secepatnya kami proses," ujarnya, Rabu (12/6).
Dia menambahkan bahwa Perwali ini diharapkan dapat mendukung regulasi yang lebih kuat untuk menertibkan pedagang BBM eceran. "Secara garis besar akan mengatur ruang lingkup, larangan, pengawasan, dan penertiban," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Samarinda, Jusmaramdhana Alus, mengatakan, masih menunggu draft Perwali tersebut ditetapkan. Karena akan menjadi dasar bagi para pengusaha untuk mengurus izin terkait usaha perdagangan BBM eceran.
"Sementara kami masih menunggu. Kalau sudah ada, baru kami proses. Tetapi memang izin tata niaga atau perdagangan BBM paling utama yakni dari pusat atau BPH Migas," singkatnya, Rabu (12/6).
Sebagai informasi, SK larangan penjualan BBM eceran tanpa izin usaha diterbitkan Pemkot Samarinda sejak 30 April lalu. Namun, di lapangan, penertiban belum dilakukan karena instansi teknis karena menunggu Perwali terbit. (dns/waz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




