Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembayaran Warga SPL Berproses, Sudah 39 Pemilik Terima Ganti Rugi

D
Penulis: Denny Saputra❯

MASIH PROSES: Sebuah lahan kosong, bekas bangunan terlihat di tepi Sungai Karang Mumus samping Hotel JB. Area ini masuk dalam pembongkaran kawasan bantaran. (FOTO: DENNY SAPUTRA/KP)
MASIH PROSES: Sebuah lahan kosong, bekas bangunan terlihat di tepi Sungai Karang Mumus samping Hotel JB. Area ini masuk dalam pembongkaran kawasan bantaran. (FOTO: DENNY SAPUTRA/KP)
KALTIMPOST.ID, Pembongkaran kawasan bantaran sungai sebagai langkah penataan kota serta pengendalian banjir masih jadi program pemkot. Salah satunya yang saat ini jadi fokus, yakni pembayaran ganti rugi adalah 99 bidang lahan/bangunan di kelurahan Sungai Pinang Luar (SPL) kecamatan Samarinda Kota.


Advertisement

Sebelumnya di awal tahun, permukiman di belakang hotel JB atau segmen jembatan Agus Salim (Jembatan Baru/JB) menuju jembatan Perniagaan, baik lahan dan bangunan milik warga, sudah dinilai tim appraisal (kantor jasa penilai publik/KJPP). Bahkan hasilnya diumumkan ke warga.

Data terkini, sebanyak 39 pemilik lahan/bangunan telah menerima ganti rugi dari pemkot, sekitar 58 warga masih berproses. Sedangkan dua bidang lahan/bangunan masih berproses revisi atas penilaian oleh tim appraisal.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Ananta Diro Nurba mengatakan, terus memproses berkas administrasi pembayaran ganti rugi maupun santunan ke warga. Hal ini karena dalam proses pemberkasan, ada kendala yang dihadapi misalnya kekurangan berkas administrasi dari data diri, bukti kepemilikan hingga keterangan ahli waris. “Di samping itu karena proses ini berkaitan dengan SIPD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maka ketika jaringan internet bermasalah, tentu mengganggu proses,” ucapnya, Minggu (23/6).

Advertisement

Dia mengaku, segera memproses berkas-berkas yang sudah masuk untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM). Selanjutnya diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Saat ini 39 SP2D telah terbit. Sisanya kami proses terus,” singkatnya.

Dia berharap akhir bulan ini pembayaran bisa rampung, karena setelah warga menerima ganti rugi, mereka akan diberi waktu tujuh hari melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunannya. Agar material sisa bangunan bisa digunakan kembali. “Warga kooperatif terhadap program ini informasinya ada beberapa bangunan yang sudah dibongkar mandiri. Ini lebih baik,” ucapnya.


Advertisement
Editor : Uways Alqadrie
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer