Terkait Jalan Putus-Putus di Samarinda Seberang, Pemprov Belum Terima Laporan

Dari catatan 2022 lalu, tiga ruas jalan tersebut berstatus jalan provinsi. Namun pada tahun ini terjadi perubahan status kewenangan.
Dikonfirmasi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Hariadi Purwatmoko menjelaskan, saat ini Jalan Bung Tomo dan Jalan Sultan Hasanudin berstatus jalan nasional. Sehingga kewenangan peningkatan jalan berada di bawah pengawasan BBPJN, sedangkan untuk pemeliharaannya berada di SKPD-TP. “ Jalan Bung Tomo sampai simpang Jalan Harun Nafsi sudah jadi jalan nasional,” ucapnya, Rabu (24/7).
Sementara itu, untuk Jalan Pattimura hingga ke arah Kecamatan Palaran, masih berstatus jalan provinsi. Artinya untuk kewenangan peningkatan jalan merupakan tanggung jawab DPUPR Pera Kaltim, sedangkan untuk pemeliharaannya di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II. “Kalau ada kerusakan per spot. Bisa ditangani tim UPTD,” sebutnya.
Mengenai jalan putus-putus yang urung dicor, Hariadi mengaku, belum menerima usulan atau informasi dari pemkot. Khususnya spot mana yang sudah dibebaskan dan yang mana yang belum. “Nanti kami cek lapangan dan berkoordinasi kembali dengan pemkot,” singkatnya.
Disinggung terkait rencana peningkatan jalan khususnya yang berada di bawah kewenangan pemprov Kaltim, diakuinya akan mengusulkan pada APBD 2025 mendatang. “Tahun depan ada rencana (peningkatan jalan),” singkatnya.
Sebelumnya, terkait pembebasan lahan, Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan, sudah membebaskan sebanyak 54 bidang lahan. Dengan rentan waktu pembayaran di 2023 dan 2024.
“Total bidang lahan terdampak dari kegiatan ini yaitu 58 bidang. Sudah terbayar sekitar 54 bidang. Dengan total anggaran sekitar Rp 8 miliar pada dua mata anggaran,” ucapnya, Selasa (23/7).
Terkait progress pembebasan jalan ini, dia mengaku sudah melaporkan ke kepala dinas, namun perihal kapan waktu peningkatan jalan, diakuinya kewenangan bukan di bidangnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




