Soroti Polemik Jual Beli Buku, DPRD Samarinda Kritik Kebijakan Pendidikan

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menerangkan bahwa dari tahun ke tahun masalah jual beli buku kerap dikeluhkan. Salah satunya akibat pergantian kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).
“Buku kerap berganti-ganti misalnya saat ini yang menggunakan Kurikulum Merdeka kelas 1-3 SD sedangkan kelas 4-6 menggunakan buku kurikulum sebelumnya. Belum lagi keterlambatan materi menyebabkan buku terlambat dicetak dan diedarkan,” ucapnya, Rabu (7/8).
Dia juga mengkritik adanya aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam petunjuk teknis (juknis) untuk pembelian buku hanya sekitar 15 persen saja.
Seharusnya pemerintah daerah diberi keleluasaan mengelola dana, karena kebutuhan tidak hanya untuk infrastruktur atau pembayaran guru honor saja, bahwa pengadaan buku itu penting.
“Kami sering juga menyuarakan ke Komisi X DPR RI untuk bisa memahami kemampuan daerah yang berbeda agar diberi fleksibilitas. Termasuk penggunaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebagian seharusnya dapat digunakan untuk pembelian buku. Ini yang harus transparan juga,” jelasnya.
Di samping itu, dirinya juga berharap sekolah lebih transparan mengenai penggunaan dana baik BOSNAS ataupun BOSDA. Hal ini sebagai bentuk keterbukaan publik sehingga orang tua siswa atau masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana yang diterima sekolah.
“Kami juga mendorong pemerintah lebih memperhatikan alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan,” ucapnya.
Dia menyebut, berkaca dari tahun ini, dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan hanya sekitar Rp 960 miliar sementara perhitungan 20 persen itu sekitar Rp 1,4 triliun.
Namun untuk mencapai target yang diamanatkan UU tersebut, anggaran dititipkan di beberapa OPD. “Karena kebutuhan anggaran untuk pendidikan ini juga besar, patut dipertanyakan apakah 20 persen untuk pendidikan itu cukup pada tahun-tahun mendatang?” tanyanya.
Dia berharap pemkot bisa lebih serius dalam menanggapi masalah ini, ketika memang orang tua tidak lagi dibebankan untuk membeli buku agar bisa mencari solusi yang tepat.
Terlebih di tengah anggaran yang terbatas, banyak opsi yang bisa dipilih, mengingat dalam kontek good governance di sektor pendidikan, peran tiga pilar utama yaitu masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta harus bersinergi.
“Misalnya program orang tua asuh, bagi anak-anak dari keluarga miskin. Atau dapat bekerja sama dengan swasta dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) terkait anggaran CSR untuk pembelian buku,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




