Diancam Denda dan Pidana Bagi Kontraktor Teras Samarinda yang Mangkir Bayar Gaji 80 Pekerja


Hal tersebut yang dikemukakan Akademisi Universitas 17 Agustus Samarinda Fakultas Hukum, Khairunnisah. Menurutnya, berdasarkan pasal 61 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 36 tentang Pengupahan, konsekuensi yang timbul apabila kontraktor terlambat membayar dan atau tidak membayar upah dapat dikenakan denda.
"Selain itu, jika terbukti sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan, maka kontraktor tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun dan atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta," ucapnya, Senin (14/10).
Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 81 angka 66 Undang-Undang No 6/2023 (Cipta Kerja) yang mengubah pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Diketahui, beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda telah mengeluarkan anjuran untuk kontraktor tersebut. Pun telah dilakukan pemanggilan lebih dari tiga kali, namun kontraktor atas nama PT Samudra Anugrah Indah Permai tak kunjung hadir dalam agenda mediasi tersebut.
"Jika telah sampai tahap mediasi dan sudah keluar anjuran dari Disnaker Samarinda, maka melalui jalur penyelesaian perselisihan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI) pada pengadilan negeri setempat," tuturnya.
Atau, sambung dia, mengingat dalam permasalahan ini terdapat sanksi pidana, maka sebagai upaya terakhir pekerja dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan.
"Agar dapat dilakukan proses penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman menyebut, sebanyak 80 lebih upah pekerja teras samarinda belum dibayarkan. Nilai yang harus dibayar kontraktor sebesar Rp 500 juta.
"Dan hari ini (11/10) adalah pemanggilan sekaligus pertemuan terakhir. Dengan begitu, perusahaan dapat dikatakan mangkir, kita akan mengambil jalur yang lain," sambungnya.
Mungkinkah persoalan ini akan ditempuh lewat jalur pengadilan hubungan industrial (PHI), kata Sudirman, kemungkinan tidak sampai ke sana. Sebab, persoalan biaya menjadi kendala dalam prosss tersebut. Namun, lanjut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda, DPRD Samarinda, serta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
"Kami akan bersurat ke pihak-pihak tersebut, termasuk ke DPRD Samarinda untuk meminta pandangan mereka terkait persoalan ini," tuturnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




