Praktik Jual Beli Buku Masih Ada di Samarinda! Dewan Sentil Oknum Sekolah


Surat edaran bernomor 100.4.4/8583.100.01 itu bertujuan mencegah siswa terbebani dengan kewajiban membeli buku tambahan. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan praktik penjualan buku masih terjadi, salah satunya di SD 001 Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
Kepala sekolah SD 001 Sungai Kunjang Hartiwi menyebutkan, keterbatasan dana menjadi alasan sekolah memfasilitasi pembelian buku penunjang. Menurutnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Selain buku, dana tersebut juga dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, air, dan perlengkapan administrasi.
“Dana BOS tidak hanya untuk pengadaan buku, tapi juga untuk operasional lainnya. Buku dari pemerintah tidak cukup bagi semua siswa, jadi kami butuh buku penunjang agar proses belajar tetap lancar,” ujar Hartiwi.
Ia menambahkan, tidak ada paksaan bagi siswa untuk membeli buku penunjang, meski keterbatasan buku membuat beberapa kelas harus berbagi.
“Kalau ada orang tua yang bersedia membeli buku, kami hanya membantu memfasilitasi,” tambahnya.
Namun, salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan praktik ini. Ia menyebut setiap tahun orang tua tetap diminta membeli buku karena sudah dipesan sekolah.
“Mau tidak mau, kami harus bayar,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Abdul Muis menegaskan, larangan penjualan buku di sekolah harus dipatuhi. Ia meminta Disdikbud lebih tegas dalam memastikan aturan tersebut berjalan.
“Penjualan buku di sekolah tidak boleh terjadi dengan alasan apa pun. Disdikbud harus memastikan aturan ini dipatuhi oleh semua sekolah,” ujar Muis yang juga legislatif dari Dapil Sungai Kunjang..
Senator muda dari partai berlogo matahari putih itu juga menekankan pentingnya evaluasi bagi kepala sekolah yang melanggar aturan.
“Kalau ada pelanggaran, harus ada tindakan evaluatif. Kepala sekolah harus siap dievaluasi,” tegasnya.
Ditegaskan Muis, pengawasan terhadap sekolah dapat diperketat agar siswa dan orang tua tidak lagi terbebani oleh biaya tambahan.
“Pengadaan buku seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah demi mendukung pendidikan yang berkualitas bagi semua sisw
a,” tutupnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




