Komisi I DPRD Samarinda Sidak ke THM, Pastikan Kelengkapan Perizinan dan Operasional

Ketua Komisi I Samri Shaputra memimpin langsung operasi itu bersama beberapa perangkat daerah seperti satuan polisi pamong praja hingga Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Rombongan ini menyisir kelengkapan perizinan dari beberapa THM yang disidak. Dari izin operasional sampai dokumen penting lain, seperti izin penjualan minuman beralkohol dari golongan A hingga C.
“Ini menjadi tugas dewan memastikan Samarinda tetap kondusif, “ ucap Samri selepas sidak.
Setidaknya, ada lima THM yang diambil menjadi sampel dalam sidak tersebut. Dari operasi itu, tak ditemukan masalah berarti.
Semua sudah memenuhi syarat administrasi untuk beroperasional. Meski ada juga, kata dia, usaha yang tengah memproses perpanjangan izin.
“Sidak ini bukan sekadar memeriksa dokumen. Kami ingin memastikan geliat ekonomi taat aturan,” singkatnya.
Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Madya dari DPMPTSP Samarinda Chaeruddin menjelaskan, tak ada perbedaan dalam persyaratan yang wajib dipenuhi setiap THM, baik skala kecil atau besar.
Namun, ada arahan khusus dari wali kota untuk mempercepat proses paling lambat tiga bulan. Dia merinci, ada sejumlah perizinan yang wajib dipenuhi untuk diperkenankan usaha THM beroperasi.
Dari terdaftar dalam Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampiran klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
Setelah itu, ada surat keterangan penjualan langsung sebagai syarat awal sebelum izin penjualan minuman beralkohol terbit.
“Kalau IPTMB (izin penjualan tempat minuman beralkohol) ada, berarti semua lengkap sebenarnya. Jika ada yang masih berproses atau tengah masa perpanjangan bisa tetap beroperasi,” singkatnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




