Kendala Teknis Penyelenggaraan di Pilkada Samarinda Jadi Catatan Bawaslu

Tahapan demi tahapan dilalui dengan tenang. Tak ada sengketa dan hanya dihiasil calon tunggal, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri.
Meski tanpa riak yang berarti, bagi Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Sutanto suksesnya Pilkada digelar bukan berarti tak ada catatan dalam penyelenggaraan.
“Ke depan partai politik perlu mendorong kandidat yang lebih variatif. Yang mampu membawa Samarinda lebih baik ke depan,” ucapnya ketika menjadi narasumber dalam evaluasi badan adhoc KPU, Rabu, 22 Januari 2025.
Di balik ketenangan itu, sambung dia, masih ada masalah teknis yang mengusik. Saat tahap pemungutan dan perhitungan suara, terdapat kendala soal pemahaman kategori pemilih tambahan adan pemilih pindahan.
“Masih ada salah tafsir terkait dua kategori pemilih itu. Enggak hanya di badan ad hoc KPU, di Bawaslu juga begitu,” tuturnya.
Dua regulasi yang mengatur teknis itu, PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Serentak 2024 dan PKPU 18/2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara, justru menimbulkan celah tafsir yang berbeda.
Hal ini, lanjut Imam, berujung pada rekomendasi pemungutan suara ulang di satu TPS di Samarinda.
Untuk tahapan lain, kampanye misalnya, tak ada dinamika berarti. Setiap pengawasan yang ditempuh Bawaslu dalam setiap kampanye Andi Harun dan Saefuddin Zuhri berjalan sesuai rel aturan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




