Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kendala Teknis Penyelenggaraan di Pilkada Samarinda Jadi Catatan Bawaslu

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Sutanto.
Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Sutanto.
KALTIMPOST.ID, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Samarinda 2024 berakhir sudah selepas ditetapkannya calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih pada 9 Januari lalu.


Advertisement

Tahapan demi tahapan dilalui dengan tenang. Tak ada sengketa dan hanya dihiasil calon tunggal, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri.

Meski tanpa riak yang berarti, bagi Komisioner Bawaslu Samarinda Imam Sutanto suksesnya Pilkada digelar bukan berarti tak ada catatan dalam penyelenggaraan.

“Ke depan partai politik perlu mendorong kandidat yang lebih variatif. Yang mampu membawa Samarinda lebih baik ke depan,” ucapnya ketika menjadi narasumber dalam evaluasi badan adhoc KPU, Rabu, 22 Januari 2025.

Advertisement

Di balik ketenangan itu, sambung dia, masih ada masalah teknis yang mengusik. Saat tahap pemungutan dan perhitungan suara, terdapat kendala soal pemahaman kategori pemilih  tambahan adan pemilih pindahan.

“Masih ada salah tafsir terkait dua kategori pemilih itu. Enggak hanya di badan ad hoc KPU, di Bawaslu juga begitu,” tuturnya.

Dua regulasi yang mengatur teknis itu, PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Serentak 2024 dan PKPU 18/2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara, justru menimbulkan celah tafsir yang berbeda.

Advertisement

Hal ini, lanjut Imam, berujung pada rekomendasi pemungutan suara ulang di satu TPS di Samarinda.

Untuk tahapan lain, kampanye misalnya, tak ada dinamika berarti. Setiap pengawasan yang ditempuh Bawaslu dalam setiap kampanye Andi Harun dan Saefuddin Zuhri berjalan sesuai rel aturan. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Fenomena Calon Tunggal Bikin Resah, Pemohon Minta MK Hapus Ambang Batas Pilkada

Fenomena Calon Tunggal Bikin Resah, Pemohon Minta MK Hapus Ambang Batas Pilkada

Syarat ambang batas pencalonan pilkada kembali digugat ke MK karena dinilai picu calon tunggal. Hakim Minta perjelas kerugian

MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, Tolak Gugatan UU Pilkada

MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, Tolak Gugatan UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi menegaskan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat setelah menolak gugatan terkait mekanisme Pilkada.

Pemkot Samarinda Dorong UMKM Tumbuh Merata, Jumlah Pelaku Usaha Capai 47 Ribu

Pemkot Samarinda Dorong UMKM Tumbuh Merata, Jumlah Pelaku Usaha Capai 47 Ribu

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan, sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer