Kena Refocusing Anggaran BWS Belum Bergerak Atasi Banjir di Samarinda

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda membutuhkan kerja sama lintas instansi. Hal ini untuk mengurangi beban anggaran yang tidak terpusat di satu mata anggaran saja.
Rencana Wali Kota Samarinda untuk membuat kerja sama atau nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota perihal penanggulangan banjir di Samarinda. Diharapkan menjadi langkah taktis dan cepat untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mengurai masalah banjir.
Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono mengatakan bahwa adanya kerja sama lintas instansi ini sangat baik untuk mempercepat pembangunan. Mengingat saat ini masih ada sekitar 16 km bantaran sungai Karang Mumus (SKM) yang perlu peningkatan dengan pembangunan turap.
“Perlu anggaran Rp 900 miliar. Saat ini APBN masih refocusing, BWS masih usulan ulang,” ucapnya, ditemui di sela kunjungan lapangan ke titik banjir di Perum Griya Mukti bersama Walikota Samarinda Andi Harun dan pemprov Kaltim, Kamis (30/1).
Yosi menyebut, saat ini pihaknya belum bisa bekerja imbas dari penyesuaian anggaran. Namun dirinya memastikan akan mengusulkan beberapa kegiatan di wilayah Samarinda misalnya penurapan Karang Mumus (SKM) dan revitalisasi waduk Benanga. Karena sedimentasi di sana harus rutin diangkut.
“Terakhir 2021 pengerukan waduk Benanga. Apalagi sungai-sungai di Samarinda, terdata 130.000 meter kubik per tahun sedimentasinya. Ini yang harus dipelihara juga,” jelasnya.
Dengan adanya MoU, akan memudahkan, paling tidak beban anggaran terbagi, tidak terpusat di APBN. Apalagi pihaknya juga terbagi beberapa kabupaten/kota se-Kaltim. Nantinya akan ada sharing antara kota, provinsi, dan pusat.
“Kami terdampak (refocusing), belum bisa melakukan apapun, harapannya dalam waktu dekat bisa mengusulkan kembali,” singkatnya.
Sebagai informasi, Walikota Samarinda menggelar rapat terbatas mengupdate kondisi banjir yang terjadi sejak Minggu (26/7) lalu, di balai kota, Kamis (30/1). Rapat tersebut membahas lebih banyak penyebab banjir dan upaya jangka pendek, hingga panjang untuk penanganannya.
Agenda tersebut dihadiri tim BWS Kalimantan IV, bidang SDA PUPR Pera Kaltim, DPUPR dan BPBD Samarinda.
Nah dari pertemuan tersebut, Andi Harun mengatakan pihaknya akan meningkatkan koordinasi lintas instansi dengan membuat suatu perjanjian kerjasama atau MoU, antara pemkot, pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan IV dan pemprov Kaltim melalui DPUPR Pera Kaltim.
“Targetnya segera di SK-kan tim ini, sehingga bisa lebih fokus pada penanganan banjir, dari perencanaan dan penganggaran,” ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



