
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kepala Kejari Samarinda, Firmansyah Subhan, menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jumat, 7 Februari 2025.
SKP2 itu diterbitkan untuk menindaklanjuti usulan Restorative Justice (RJ) yang disetujui Kejagung RI.
Pelaku berinisal SY dalam kasus itu mendapat kesempatan kedua. Dia lepas dari jerat hukum, tak perlu menjalani persidangan karena terseret Pasal 44 Ayat 1 UU 23/2024 tentang KDRT.
Prosesnya tak instan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menangani perkara lewat pendekatan yang lebih memilih perdamaian ketimbang hukuman itu.
Dari perkara yang tak boleh memiliki ancaman di atas lima tahun, pertama kali tersangkut pidana, serta adanya perdamaian.
Pada 22 Januari 2025, dijembatani jaksa fasilitator dari Kejari Samarinda, SY dan korban dimediasi dan bersepakat berdamai. Keduanya tak lagi menyoal peristiwa yang sudah terjadi dan berharap hal itu tak terulang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




