Eks Pekerja Teras Samarinda Bisa Tempuh Langkah Hukum, Ini Kata Wali Kota Samarinda Andi Harun


KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Puluhan eks pekerja proyek Teras Samarinda Tahap I belum mendapatkan kepastian terkait pembayaran upah mereka dari kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai. Meski telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, pihak kontraktor tetap mengabaikan anjuran yang telah dikeluarkan Disnaker.
Tak hanya itu, para pekerja bersama tim kuasa hukum juga telah mengupayakan jalur lain dengan mendatangi DPRD Samarinda. Namun, upaya tersebut juga belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi isu bahwa sisa anggaran proyek Teras Samarinda Tahap I dapat digunakan untuk membayar para pekerja yang belum menerima upahnya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
"Anggaran yang tersisa adalah anggaran retensi karena proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Ketentuan ini berlaku secara nasional, di mana 5 persen dari total proyek harus disisihkan hingga kontraktor menyelesaikan tanggung jawabnya," ujarnya, Senin (4/3).
Andi Harun memperingatkan bahwa jika pemerintah memotong anggaran tersebut untuk membayar pekerja, tindakan itu dapat berujung pada pelanggaran hukum.
"Kalau misalnya kontraktor melaporkan Dinas PUPR karena anggaran retensi dipotong untuk membayar pekerja, maka PUPR yang akan terkena dampaknya secara hukum," jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, disebutnya, Andi Harun akan memverifikasi semua pihak terkait, termasuk pekerja, kontraktor, dan instansi pemerintah yang berwenang. Ia meminta para pekerja untuk bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
"Kalau kita ingin menyelesaikan ini secara adil, semua pihak harus didengar. Tidak bisa langsung mengambil anggaran yang tidak memiliki dasar hukum," katanya.
Andi Harun juga menyarankan agar para pekerja membawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika ingin menyelesaikannya secara hukum.
"Kalau kasus ini masuk ke PHI dan diputuskan bahwa kontraktor bersalah, termasuk jika ada keterlibatan Dinas PUPR atau pemerintah, maka kami akan bertindak berdasarkan putusan pengadilan," tegasnya.
Meski ada opsi hukum, pihaknya menilai penyelesaian melalui mediasi yang melibatkan pemerintah, DPRD, dan pekerja bisa menjadi solusi yang lebih baik.
"Jika diselesaikan secara politis, ini akan menjadi rumit. Namun, jika semua pihak duduk bersama dalam mediasi, penyelesaiannya bisa lebih elegan," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun banyak pekerja memiliki kebutuhan mendesak, permasalahan ini tetap harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi.
"Kita harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini. Aspek sosial memang penting, tetapi harus dipisahkan agar tidak menimbulkan narasi yang beragam," pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




