Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Pekerja Teras Samarinda Bisa Tempuh Langkah Hukum, Ini Kata Wali Kota Samarinda Andi Harun

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯
SOLUSI: Wali Kota Samarinda menanggapi masalah upah para pekerja Teras Samarinda.
SOLUSI: Wali Kota Samarinda menanggapi masalah upah para pekerja Teras Samarinda.

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Puluhan eks pekerja proyek Teras Samarinda Tahap I belum mendapatkan kepastian terkait pembayaran upah mereka dari kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai. Meski telah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, pihak kontraktor tetap mengabaikan anjuran yang telah dikeluarkan Disnaker.


Advertisement

Tak hanya itu, para pekerja bersama tim kuasa hukum juga telah mengupayakan jalur lain dengan mendatangi DPRD Samarinda. Namun, upaya tersebut juga belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi isu bahwa sisa anggaran proyek Teras Samarinda Tahap I dapat digunakan untuk membayar para pekerja yang belum menerima upahnya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

"Anggaran yang tersisa adalah anggaran retensi karena proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Ketentuan ini berlaku secara nasional, di mana 5 persen dari total proyek harus disisihkan hingga kontraktor menyelesaikan tanggung jawabnya," ujarnya, Senin (4/3).

Advertisement

Andi Harun memperingatkan bahwa jika pemerintah memotong anggaran tersebut untuk membayar pekerja, tindakan itu dapat berujung pada pelanggaran hukum.
"Kalau misalnya kontraktor melaporkan Dinas PUPR karena anggaran retensi dipotong untuk membayar pekerja, maka PUPR yang akan terkena dampaknya secara hukum," jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, disebutnya, Andi Harun akan memverifikasi semua pihak terkait, termasuk pekerja, kontraktor, dan instansi pemerintah yang berwenang. Ia meminta para pekerja untuk bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

"Kalau kita ingin menyelesaikan ini secara adil, semua pihak harus didengar. Tidak bisa langsung mengambil anggaran yang tidak memiliki dasar hukum," katanya.

Advertisement

Andi Harun juga menyarankan agar para pekerja membawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika ingin menyelesaikannya secara hukum.

"Kalau kasus ini masuk ke PHI dan diputuskan bahwa kontraktor bersalah, termasuk jika ada keterlibatan Dinas PUPR atau pemerintah, maka kami akan bertindak berdasarkan putusan pengadilan," tegasnya.

Meski ada opsi hukum, pihaknya menilai penyelesaian melalui mediasi yang melibatkan pemerintah, DPRD, dan pekerja bisa menjadi solusi yang lebih baik.

"Jika diselesaikan secara politis, ini akan menjadi rumit. Namun, jika semua pihak duduk bersama dalam mediasi, penyelesaiannya bisa lebih elegan," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun banyak pekerja memiliki kebutuhan mendesak, permasalahan ini tetap harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi.

"Kita harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini. Aspek sosial memang penting, tetapi harus dipisahkan agar tidak menimbulkan narasi yang beragam," pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menakar Realitas Upah Pekerja RI: Rata-Rata Rp3,29 Juta, Masih Cukupkah untuk Hidup Layak?

Menakar Realitas Upah Pekerja RI: Rata-Rata Rp3,29 Juta, Masih Cukupkah untuk Hidup Layak?

BPS catat rata-rata upah buruh RI Feb 2026 Rp3,29 juta/bulan. Angka ini masih timpang antarwilayah & pendidikan.

Tragedi Maut Beverly Hills, Peringatan Kebakaran yang Disangka Lelucon Komedi, 165 Tewas

Tragedi Maut Beverly Hills, Peringatan Kebakaran yang Disangka Lelucon Komedi, 165 Tewas

Tragedi kebakaran Beverly Hills Supper Club pada 28 Mei 1977 menewaskan 165 orang akibat pelanggaran kapasitas dan minimnya sistem keselamat

Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Lembur Kini Wajib Ada Persetujuan Pekerja

Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Lembur Kini Wajib Ada Persetujuan Pekerja

Pemerintah terbitkan aturan baru lembur lewat UU No. 27/2026. Lembur wajib ada persetujuan pekerja, maksimal 4 jam sehari, dibayar layak!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer