Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Samarinda Tegaskan Penerimaan Murid Baru Bebas KKN

D
Penulis: Denny Saputra❯

Dr Sri Puji Astuti.
Dr Sri Puji Astuti.
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.


Advertisement

Fokus utama adalah menghilangkan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini masih menjadi persoalan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, dr. Sri Puji Astuti, menegaskan kesiapan semua pihak dalam menjalankan proses penerimaan siswa baru secara transparan dan adil.

Dari pantauan pihaknya sebagaimana disampaikan tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda dalam paparan Juknis SMPB 2025 di balai kota, Senin (21/4), dirinya menilai unsur OPD teknis, semuanya siap.

Advertisement

“Mulai dari pemetaan wilayah hingga pembagian jalur penerimaan seperti domisili dan prestasi,” ujarnya.

Menurut dr Sri Puji Astuti, kunci keberhasilan terletak pada kejelian panitia dalam menyeleksi calon siswa. Agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun yang bisa berujung masalah panjang.

“Penekanan dari Wali Kota juga jelas, semua pihak ingin SPMB bebas dari KKN dan gratifikasi,” tegasnya.

Advertisement

Meski praktik KKN sulit dilihat kasat mata, namun menurutnya setiap tahun selalu ada permasalahan terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa semua anak di Samarinda memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

“Dan yang paling penting itu pesan ke masyarakat jangan memaksakan kehendaknya semua itu sudah ada jalurnya dan kita sebagai org tua mempersiapkan saja anak kita untuk masuk ke sekolah,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun turut memberikan pesan tegas dalam acara tersebut.

Ia menyatakan akan mengambil keputusan dalam 1-3 hari ke depan terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan sekolah saat SPMB 2025 berlangsung.

Andi Harun juga melibatkan Kejaksaan Negeri, Polresta Samarinda serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut mengawasi proses penerimaan murid baru agar berjalan bersih dan transparan.

“Kami sudah melakukan langkah mitigasi termasuk pengawasan kepala sekolah dan guru,” katanya.

Wali kota berharap masyarakat turut bertanggung jawab dengan tidak memberi atau menjanjikan sesuatu kepada panitia demi kelancaran proses seleksi tanpa suap maupun tekanan apapun. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dinas Pendidikan Paser Kembali Gelar Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2026

Dinas Pendidikan Paser Kembali Gelar Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2026

Disdikbud Kabupaten Paser resmi menggelar kembali program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) tahun 2026.

Bukan Sekadar Proyektor, Epson Hadirkan Ekosistem Smart Classroom untuk Sekolah Indonesia

Bukan Sekadar Proyektor, Epson Hadirkan Ekosistem Smart Classroom untuk Sekolah Indonesia

Epson Indonesia hadirkan ekosistem Smart Classroom dengan AI, proyektor interaktif, dan teknologi visual untuk percepat digitalisasi sekolah

Bupati Mahulu Siapkan Pelatihan Guru dan Orangtua, Perkuat Pendidikan Inklusi Sejak PAUD

Bupati Mahulu Siapkan Pelatihan Guru dan Orangtua, Perkuat Pendidikan Inklusi Sejak PAUD

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan berkomitmen memperkuat pendidikan inklusi di daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer