Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pergub Gratispol dan Jospol Dalam Proses, Ini Kata Sekprov Kaltim saat Diskusi Bersama Mahasiswa

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
SAMPAIKAN LANGSUNG: Sekprov Kaltim bersama jajaran menemui para mahasiswa dan mengajak diskusi terkait visi-misi gubernur dan wakil guernur, Rudy Mas
SAMPAIKAN LANGSUNG: Sekprov Kaltim bersama jajaran menemui para mahasiswa dan mengajak diskusi terkait visi-misi gubernur dan wakil guernur, Rudy Mas

 


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Menanggapi lebih 100 hari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, gelombang kritik datang dari mahasiswa di Samarinda, yang menyuarakan aspirasi dan keresahan masyarakat, Selasa (10/6).

Aksi unjuk rasa yang digulirkan Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam, menggelar aksi di pelataran Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menyoroti janji kampanye yang dinilai tidak kunjung terealisasi dan memburuknya kondisi sosial-lingkungan di daerah.

Dalam penyampaiannya, AM Akmal selaku perwakilan mahasiwa menegaskan, selama 100 hari pemerintahan Rudy–Seno, tidak terasa adanya perubahan signifikan. 

Advertisement

Gerakan itu turut menyoroti persoalan keamanan publik, mulai minimnya perlindungan di kawasan jembatan dan jalan raya, hingga meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik. Mereka menilai pemimpin daerah seolah abai terhadap potensi ancaman keselamatan warganya.

Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menemui mahasiswa dan mengajak masuk untuk membahas dan diskusi lebih lanjut.

Sri mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan. Program Gratispol dan Jospol yang menjadi unggulan Rudy dan Seno, dinilai belum terelisiasi dan belum adanya transparansi yang jelas untuk masyarakat.

Advertisement

Sri mengapresiasi peran aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah. "Saya mengapresiasi mahasiswa yang menjadi bagian pelaku pembangunan, yang tidak hanya mencakup dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya setiap kegiatan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas. "Tentu tidak ingin membuat kegiatan secara serampangan. Semua visi-misi dituangkan dalam rancangan RPJMD, kemudian dilaksanakan dengan payung hukum berupa peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur," jelasnya.

Peraturan gubernur tidak bisa langsung ditetapkan tanpa proses evaluasi. "Peraturan yang telah dirancang harus disampaikan dulu kepada Kemendagri untuk dievaluasi dan difasilitasi," tuturnya.

Terkait program prioritas, dia menyebutkan bahwa saat ini peraturan gubernur untuk pendidikan dan kesehatan gratis sedang dalam proses. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pergub sudah ditetapkan, dan akan buat buku saku untuk pelaksanaannya," tambahnya.

Mengenai pelaksanaan program visi-misi gubernur, prosesnya dilakukan secara bertahap. "Karena keterbatasan APBD tahun ini, tentu belum bisa sepenuhnya direalisasikan. Tapi mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan, seluruh program bisa direalisasikan secara maksimal," ungkapnya. Semua keresahan dari mahasiswa dijawab satu per-satu.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Pengamat ekonomi Unmul Purwadi Purwoharsojo menyoroti hubungan Pemprov Kaltim dan DPRD di tengah defisit APBD Rp1,2 triliun.

Jutaan Warga Kaltim Belum Perbarui Data Kesejahteraan, Ini Kata Dinsos

Jutaan Warga Kaltim Belum Perbarui Data Kesejahteraan, Ini Kata Dinsos

Baru 18 persen dari 4,17 juta warga terdata di portal Perlinsos, Dinsos Kaltim mengajak masyarakat memperbarui data agar bansos tepat sasara

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Wali Kota Andi Harun minta Pemprov Kaltim tinjau ulang pemangkasan pendapatan Samarinda Rp209,68 miliar yang mengancam APBD Perubahan 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer