Samarinda Seberang Disasar Program Konsolidasi Tanah, Dukungan Warga Jadi Kunci

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pemkot Samarinda mulai mematangkan rencana penataan kawasan kumuh melalui program konsolidasi tanah. Wilayah Samarinda Seberang menjadi titik awal pelaksanaan program unggulan Wali Kota Andi Harun ini.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda, Cecep Herly, melalui Plt Kepala Bidang Permukiman Riski Aprilian, menyebut program ini sedang dalam tahap studi kelayakan.
“Studi ini sudah berjalan sejak April dan akan rampung Oktober. Setelah itu hasilnya akan kami sampaikan ke Wali Kota untuk menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya, Kamis (26/6).
Tiga kelurahan menjadi fokus studi, yakni Kelurahan Masjid dengan luasan 1,2 hektare, Kelurahan Tenun 0,7 hektare, dan Kelurahan Baqa 0,6 hektare. Ketiganya masih tercatat sebagai kawasan kumuh, bagian dari total 26 hektare kawasan serupa yang tersebar di 10 Kecamatan se Kota Samarinda.
Melalui program konsolidasi tanah, kawasan tersebut akan dibongkar total untuk kemudian dibangun ulang secara menyeluruh.
“Bukan cuma rumah layak, tapi juga dilengkapi fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta akses jalan lingkungan yang sesuai standar,” sambung Riski.
Namun, langkah ini tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah soal kesiapan warga. Mengingat skema konsolidasi tanah berarti luas tanah milik warga akan disesuaikan ulang, demi penyediaan fasilitas bersama.
“Karena itu pendekatan ke warga sangat krusial. Tidak semua langsung bisa menerima bahwa rumah mereka akan dibongkar, meskipun tujuannya adalah penataan yang lebih layak dan berkelanjutan,” jelasnya.
Riski menambahkan, bila konsolidasi tanah ini berhasil diterapkan di Samarinda Seberang, maka akan menjadi model untuk wilayah lain. “Kita berharap program ini menjadi contoh bahwa penataan kawasan kumuh bukan hanya soal mengganti rumah, tapi mengubah wajah kawasan jadi lebih manusiawi dan sehat,” ungkapnya.
Kawasan kumuh di Samarinda memang jadi pekerjaan rumah lama. Penanganannya juga terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga mutlak diperlukan agar program semacam ini bisa direplikasi secara masif.
“Kami terus melakukan pendekatan baik ke masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sehingga program ini bisa diterima,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




