Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proses Pembebasan Lahan untuk Akses Terminal Penumpang Palaran Berlanjut

D
Penulis: Denny Saputra❯

Aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda yang menjadi urat nadi mobilitas barang.
Aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda yang menjadi urat nadi mobilitas barang.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA –Pemkot Samarinda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memproses pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju terminal pelabuhan penumpang di kawasan Terminal Petikemas (TPK) Palaran, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.

Terminal yang dibangun di atas lahan milik Pelindo itu membutuhkan dukungan infrastruktur jalan agar dapat segera difungsikan. Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menyampaikan bahwa tahap sosialisasi dengan warga terdampak telah dilakukan. Bahkan, berita acara kesepakatan dengan masyarakat sudah ditandatangani, termasuk penetapan lokasi (penlok) pembangunan jalan.

“Sekarang kami sedang dalam proses mengajukan permohonan pengukuran lahan ke pihak KJSB. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tim pengukur bisa turun ke lapangan agar prosesnya berjalan sesuai target,” ujar Yusdiansyah, Minggu (6/7). Akses jalan yang direncanakan tersebut diproyeksikan membutuhkan lahan seluas kurang lebih 9.000 meter persegi, dengan lebar sekitar 20 meter. Jalan ini menjadi penghubung vital yang akan memperlancar arus keluar masuk ke terminal penumpang.

Berdasarkan pendataan awal, sekitar 28 bidang lahan terdampak pembangunan akses ini. “Sebagian besar lahan yang terdampak saat ini dimanfaatkan warga sebagai permukiman, walaupun kalau dilihat dari tata ruang, kawasan tersebut sebenarnya bukan diperuntukkan bagi permukiman. Tapi kami juga memahami bahwa mereka rata-rata memiliki alas hak, meskipun belum bersertifikat,” jelasnya.

Kabid Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah. (DENNY SAPUTRA/KP)
Kabid Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah. (DENNY SAPUTRA/KP)

Advertisement

Sebagian warga, kata Yusdiansyah, ada yang sudah mengajukan proses sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerintah berkomitmen agar proses pembebasan ini berjalan adil dan transparan. Setelah proses pengukuran rampung, tahap berikutnya adalah penilaian lahan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menentukan besaran nilai ganti rugi.

“Target kami, proses pembebasan lahan ini bisa selesai sebelum perubahan anggaran tahun ini. Harapannya, nilai ganti rugi yang ditetapkan nanti bisa diterima masyarakat sehingga pembebasan berjalan lancar dan proyek jalan ini segera terwujud,” harapnya.

Pembangunan akses jalan ini penting mengingat rencana pengembangan terminal penumpang yang melibatkan tiga institusi, yakni pengelolaan sisi sungai oleh PT Pelindo, sisi darat oleh PT Samudera Indonesia selaku pengelola Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, dan akses jalan oleh Pemkot Samarinda.

Ketiga unsur tersebut harus terintegrasi agar terminal yang dirancang bisa segera berfungsi optimal. “Diharapkan terbangunnya akses ini, bisa menjadi awal pembangunan terminal pelabuhan penumpang di Palaran,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembebasan Lahan Akses Terminal Palaran Samarinda Masih Tertunda, Warga Tunggu Review Ganti Rugi

Pembebasan Lahan Akses Terminal Palaran Samarinda Masih Tertunda, Warga Tunggu Review Ganti Rugi

Pembebasan lahan akses Terminal Palaran Samarinda masih menunggu review nilai ganti rugi untuk 45 bidang tanah milik 36 warga.

Tekan Risiko Kecelakaan, Dishub Samarinda Usulkan Jalur Khusus Angkutan Barang

Tekan Risiko Kecelakaan, Dishub Samarinda Usulkan Jalur Khusus Angkutan Barang

Dishub Samarinda usulkan jalur khusus angkutan barang untuk tekan risiko kecelakaan dan atasi kemacetan lalu lintas.

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Wali Kota Andi Harun minta Pemprov Kaltim tinjau ulang pemangkasan pendapatan Samarinda Rp209,68 miliar yang mengancam APBD Perubahan 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer