Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Samarinda Susun Raperda Industri, Target Tarik Investasi dan Tata Ruang Ekonomi

U
Penulis: Uways Alqadrie❯

Suasana rapat pendahuluan penyususnan Raperda RPIK di gedung Inspektorat Daerah (Itda), Rabu (9/7). (FOTO: IST)
Suasana rapat pendahuluan penyususnan Raperda RPIK di gedung Inspektorat Daerah (Itda), Rabu (9/7). (FOTO: IST)
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pemkot Samarinda tengah menyusun langkah strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi melalui penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). 


Advertisement

Proses ini melibatkan banyak pihak agar rumusan kebijakan yang dihasilkan tak hanya kuat di atas kertas, tapi juga sesuai kebutuhan di lapangan.

Kegiatan penyusunan naskah akademik tersebut digelar Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskumi) Samarinda dan dibuka langsung oleh Asisten II Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, Rabu (9/7). 

Ia menegaskan bahwa penataan kawasan industri harus selaras dengan tata ruang kota, kebutuhan masyarakat, dan potensi investasi di masa depan.

Advertisement

“Kami libatkan akademisi, DPRD, lurah, camat, sampai tokoh masyarakat agar kebijakan yang lahir ini bisa menjawab kebutuhan semua pihak. Tidak boleh ada ego sektoral,” ujarnya.

Marnabas mencontohkan, Kecamatan kawasan Palaran dinilai potensial menjadi pusat industri baru karena letaknya yang strategis, berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ke depan, diharapkan Samarinda memiliki kawasan industri tersentral layaknya Jakarta yang memiliki kawasan khusus bagi sektor industri. 

“Kami ingin investor kalau mau masuk ke Samarinda sudah jelas titiknya, zonasinya, sesuai tata ruang. Itu yang sekarang belum kita miliki secara terstruktur,” ujarnya.

Advertisement

Diskusi yang berlangsung diharapkan menjadi ruang bagi semua elemen memberikan masukan. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, seperti Unmul, Untag, dan Widyagama, turut diundang untuk ikut menyumbang gagasan. 

Selain itu, perangkat kelurahan dan kecamatan juga diajak terlibat karena mereka dinilai paling tahu kondisi di lapangan.

Menurut Marnabas, jika Raperda ini nantinya disahkan, maka Pemkot akan memiliki pijakan hukum yang kuat untuk mengatur kawasan industri. 

Pemerintah juga akan lebih mudah dalam memberikan izin investasi, sementara investor mendapat kepastian hukum dan lokasi. “Kita harap Perda ini bisa keluar tahun ini. Kalau sudah ada Perda-nya, investasi pun lebih mudah masuk,” tandasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Terowongan Samarinda Tunggu Uji Beban UGM, Pemkot Tegaskan SLF Syarat Mutlak Dibuka untuk Umum

Terowongan Samarinda Tunggu Uji Beban UGM, Pemkot Tegaskan SLF Syarat Mutlak Dibuka untuk Umum

Terowongan Samarinda Rp432 M tunggu uji beban & SLF dari BKJTK-UGM sebelum dibuka. Plt Kadis PUPR Hendra Kusuma beber alasannya

DPRD Samarinda Panggil PUPR, Kejar Kepastian Sertifikat Laik Fungsi Terowongan

DPRD Samarinda Panggil PUPR, Kejar Kepastian Sertifikat Laik Fungsi Terowongan

DPRD Samarinda akan panggil PUPR untuk minta kejelasan operasional Terowongan Samarinda yang belum dibuka karena kendala SLF.

Terowongan Urung Difungsikan, DPRD Samarinda Bakal Panggil DPUPR

Terowongan Urung Difungsikan, DPRD Samarinda Bakal Panggil DPUPR

Terowongan Samarinda yang dibangun Pemkot Samarinda sejak 2023 hingga kini belum juga difungsikan. DPRD akan panggil Dinas PUPR

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer