DP2PA Samarinda Tanggapi Kasus Anak Terborgol, Penyebab Prilaku Korban Masih Ditelusuri

SAMARINDA - Kasus seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang ditemukan dalam kondisi kaki terborgol di Jalan Padat Karya, Gang Rundan Ali, RT 053, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terus mendapat perhatian publik.
Terlebih, insiden ini terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan viral di media sosial. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, Deasy Evriyani memberikan tanggapan terkait kasus tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah turun melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melakukan penanganan dan pendalaman kasus. “Benar, kami sudah melakukan penjangkauan langsung bersama pihak kepolisian dan tim UPTD,” ujarnya.
Setelah asesmen dan wawancara lebih dalam, diketahui bahwa ayah si anak telah bercerai dengan ibu kandungnya, bermaksud memberi efek jera. “Meski niatnya demikian, tindakan memborgol tetap salah,” ujar Deasy, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa si anak tergolong sangat aktif dan saat ini masih ditelusuri penyebab perilakunya. Namun, Deasy menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak utuh di media sosial berdampak negatif, baik bagi anak maupun orangtuanya.
“Anak dan ayahnya kini takut muncul di publik. Setiap hari si anak ikut bekerja dengan ayahnya karena takut bertemu orang. Ini dampak dari viralnya kasus tersebut. Kami mohon, biarkan kami bekerja dulu. Kami punya mekanisme, hotline, relawan, hingga layanan 24 jam,” tegasnya.
Deasy juga menyampaikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak harus menunggu viral. Hingga Juni 2025, DP2PA Samarinda telah menangani 42 kasus anak dari total 83 laporan yang masuk, termasuk dari wilayah sekitar seperti Kutai Kartanegara.
“Kami pastikan, viral atau tidak viral, semua laporan kami tindak lanjuti. Penanganannya komprehensif tidak hanya oleh kami, tapi juga melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, kepolisian, hingga layanan psikolog,” jelasnya.
Tindak lanjut terhadap kasus ini, lanjut Deasy, mencakup pendampingan psikologis bagi anak dan orang tuanya, pemenuhan dokumen administrasi kependudukan anak, serta potensi penyaluran ke sekolah inklusi apabila ditemukan kebutuhan khusus.
Deasy juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelapor yang bijak dan media agar menyikapi informasi dengan lebih proporsional. Ia menegaskan bahwa ada mekanisme penyelesaian melalui mediasi, bukan semata-mata memenjarakan pelaku.
“Tidak semua kasus harus diviralkan. Ada yang perlu, ada yang tidak. Tugas kami adalah melindungi anak, termasuk dari dampak psikologis pemberitaan yang berlebihan. Masyarakat cukup lapor, kami akan bertindak cepat. Tapi harus disaring juga, jangan semua masalah rumah tangga dibawa ke publik,” tandasnya.
DP2PA juga akan meluncurkan aplikasi pelaporan bernama City Korban Perasaan pengganti aplikasi SIPEKA sebagai bentuk inovasi layanan cepat tanggap terhadap kekerasan perempuan dan anak. Aplikasi ini akan terhubung langsung ke petugas dan dapat diakses masyarakat selama 24 jam. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




