DPRD Samarinda Dorong Perlindungan Usaha Mikro lewat Ranperda, Intip Keuntungannya

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Samarinda, guna tidak dianaktirikan dan mendapat perhatian yang layak dari pemerintah.
“Kami ingin memberdayakan dan melindungi usaha mikro di Samarinda, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan, karena banyak usaha mikro tidak terlalu terlindungi dan sering dianaktirikan,” ujarnya.
Salah satu usulan, lanjut dia, adalah penambahan klausul terkait penanganan usaha mikro ketika berhadapan dengan Satpol PP atau instansi lain. “Jangan hanya diusir atau ditertibkan, harus diberikan solusi. Misalnya merelokasi tempat usaha atau membuat peta zonasi usaha mikro yang jelas, termasuk wilayah mana yang boleh digunakan untuk berjualan dan pada jam berapa, agar bisa disosialisasikan ke mereka,” jelasnya.
Iswandi menekankan, upaya itu adalah bentuk penghormatan terhadap kontribusi pelaku usaha mikro. “Kami tidak mau tidak memanusiakan manusia, karena mereka juga pendukung pertumbuhan ekonomi di Samarinda,” tegasnya.
Terkait status rancangan peraturan daerah (ranperda), dia menerangkan bahwa dokumen tersebut merupakan warisan dari anggota DPRD sebelumnya. “Itu sebenarnya ranperda dari anggota DPR sebelumnya, dan kami di sini memastikan kembali, memfinalisasi, dan mengharmonisasi, karena banyak klausul yang menurut kami anggota dewan baru belum dimasukkan,” paparnya.
Dia berharap ranperda itu bersifat komprehensif dan mengatur semua aspek usaha mikro. “Kami ingin ranperda itu membahas semua hal, mulai perlindungan, cara memfasilitasi, hingga sanksi dan aturan lain yang berkaitan dengan usaha mikro,” katanya.
Masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga menjadi perhatian dalam penyusunan aturan ini. “Banyak masukan dari OPD seperti Dinas Koperasi, Perdagangan, Bagian Hukum, dan Bagian Ekonomi yang memang selama ini mengurusi masalah tersebut,” tuturnya.
Iswandi menargetkan pembahasan rampung tahun ini. “Karena hampir semua persyaratan sudah ada, tinggal finalisasi dan harmonisasi, mungkin butuh 2–3 kali pertemuan lagi sampai semuanya clear dan tidak ada hal yang menjadi perdebatan,” ungkapnya.
Pihaknya juga berencana melibatkan pelaku UMKM dalam proses perumusan aturan. “Ada pasal yang mengatur tentang space atau ruang untuk mempromosikan produk usaha mikro, baik di fasilitas milik pemerintah kota, BUMD, pusat perbelanjaan, maupun pasar modern,” jelasnya.
Namun, Iswandi menegaskan penentuan besaran alokasi ruang harus disepakati bersama. “Tidak ingin merekomendasikan persentase tertentu justru merugikan pelaku usaha lain, sehingga perlu berdialog dengan mereka untuk menentukan idealnya berapa persen alokasi ruang tersebut,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




