Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdikbud Samarinda Serahkan Eksekusi Rumah Dinas Bermasalah ke BPKAD

D
Penulis: Denny Saputra❯

Asli Nuryadin.
Asli Nuryadin.
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Sejumlah rumah dinas milik Pemerintah Kota Samarinda kembali disorot. Pasalnya, tidak sedikit hunian tersebut masih ditempati oleh pejabat purna tugas maupun pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal aturan jelas menyebutkan, rumah dinas wajib dikembalikan kepada pemerintah setelah pejabat yang menempati tidak lagi aktif.


Advertisement

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan penghuni agar segera mengosongkan rumah dinas tersebut. Pendekatan persuasif, termasuk surat pemberitahuan resmi, telah ditempuh. Namun, sebagian penghuni tetap menolak untuk keluar.

“Sudah beberapa kali kami layangkan peringatan. Baik kepada guru maupun kepala sekolah yang menempati. Tapi karena tidak juga dipatuhi, akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke BPKAD untuk mengeksekusi,” tegas Asli, Jumat (22/8).

Asli menambahkan, Disdikbud memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pengosongan. Karena itu, langkah tegas diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Satpol PP. “Kami sudah lakukan pendekatan persuasif. Tapi kalau tetap diabaikan, mekanisme hukum harus dijalankan. Ini aset negara, bukan milik pribadi,” tandasnya.

Advertisement

Penyerahan kewenangan eksekusi ini menjadi penegasan bahwa Disdikbud ingin menertibkan administrasi sekaligus melindungi aset daerah dari potensi penyalahgunaan. Pemkot berharap, langkah BPKAD bisa menjadi sinyal tegas bahwa aset pemerintah tidak boleh diperlakukan seenaknya, sekalipun oleh mantan pejabat.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 312 ayat (2), yang juga tetap berlaku dalam regulasi terbaru Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut menegaskan bahwa rumah dinas yang ditempati pensiunan harus diserahkan kembali kepada pemerintah daerah tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil inventarisasi, kondisi paling banyak ditemukan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Dari total 53 unit rumah dinas, hanya 26 yang dinyatakan tertib secara administrasi maupun retribusi. Sisanya, sebanyak 27 unit, dikategorikan bermasalah. Ada yang dilaporkan menunggak retribusi, ada pula yang memperlakukan rumah dinas layaknya aset pribadi. (*)

Advertisement

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banjir SMPN 27 Samarinda Dikaji, Disdikbud Pertimbangkan Pembangunan Tanggul dengan BTT

Banjir SMPN 27 Samarinda Dikaji, Disdikbud Pertimbangkan Pembangunan Tanggul dengan BTT

Disdikbud Samarinda mengkaji penanganan banjir SMPN 27.

Sempat Tertunda karena Kas Daerah, TPP dan Insentif Guru Samarinda Triwulan III Tuntas Cair

Sempat Tertunda karena Kas Daerah, TPP dan Insentif Guru Samarinda Triwulan III Tuntas Cair

Disdikbud Samarinda merampungkan pembayaran TPP dan insentif guru untuk periode Juli–September 2026 setelah sempat tertunda arus kas daerah.

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Disdikbud Kota Samarinda memastikan pedoman teknis PJJ tetap berlaku jika kualitas udara kembali memburuk.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer