Ingin Semua Sektor Layanan Publik di Samarinda Berbasis Digital, Begini Target Pelaksanaannya

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mempercepat transformasi digital di bidang keuangan dan layanan publik.
Targetnya paling lambat awal 2026, seluruh transaksi di lingkungan pemkot dan layanan publik sudah sepenuhnya berbasis elektronik.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Samarinda Andi Harun setelah membuka High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah nontunai triwulan II tahun anggaran 2025, Senin (25/8).
“Walaupun Samarinda sudah menempati peringkat pertama di Kalimantan dan peringkat kedua secara nasional setelah Bogor, masih ada sektor-sektor yang harus segera transformasi menjadi full transaksi elektronik. Kami targetkan paling lambat awal 2026 semua layanan publik di Samarinda sudah berbasis digital,” ujar Andi Harun.
Implementasi ETPD tidak hanya menyasar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga seluruh lini pelayanan publik. Beberapa contohnya yakni sektor kesehatan melalui puskesmas, layanan parkir, layanan administrasi pemerintahan, pembayaran sekolah, hingga transaksi rutin seperti pembelian barang, pembayaran listrik, dan air.
“Semua perangkat daerah harus mengimplementasikan transaksi elektronik agar ada digital trail. Jejak digital itu penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
AH memerinci, ada tiga manfaat utama dari elektronifikasi transaksi. Pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kebiasaan bertransaksi non-tunai. Kedua, menekan potensi kebocoran anggaran sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang, mulai korupsi, pungutan liar, hingga biaya tinggi bagi masyarakat.
Ketiga, memberi kemudahan akses layanan. “Kalau ekosistem digital sudah masif, upaya mitigasi terhadap risiko hukum bagi penyelenggara negara juga semakin kuat, karena transparansi meningkat tajam,” ucapnya.
Selain membahas digitalisasi layanan, HLM juga mengevaluasi capaian PAD dan belanja daerah nontunai di triwulan II. Menurut AH, evaluasi itu penting agar target pendapatan daerah tercapai sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap terjaga akuntabilitasnya.
Di sisi lain, wali kota turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat melalui nota keuangan APBN 2025. Dalam kebijakan itu, terdapat pemangkasan sebesar 24,8 persen, termasuk dana transfer ke daerah yang dipotong hingga 50 persen. Kondisi itu otomatis memengaruhi ruang fiskal daerah.
“Lebih 90 persen struktur APBD di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat, termasuk Samarinda. Jadi kebijakan itu tentu sangat berpengaruh. Tidak banyak pilihan bagi pemerintah daerah selain melakukan adaptasi dan mitigasi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Samarinda langsung melakukan penyesuaian belanja. Prioritas utama diberikan pada pengeluaran yang tidak bisa ditunda, seperti gaji pegawai, tambahan penghasilan pegawai (TPP), honorarium tenaga honorer, insentif P3K, serta gaji tenaga lapangan.
Sementara belanja yang dianggap tidak prioritas akan ditunda. “Kalau stabilisasi pemerintahan sudah tercipta, baru pembangunan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal cukup besar, AH tetap optimistis tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Samarinda dapat berjalan normal. “Insyaallah dengan mitigasi yang sudah kami lakukan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami harapkan manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




