Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sertifikasi Halal Sepi Peminat, Pemprov Kaltim Gencarkan Program Gratis Bagi UMKM

D
Penulis: Denny Saputra❯

Rovan Amhar
Rovan Amhar
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Agama (Kemenag) terus menggalakkan program sertifikasi halal, terutama menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain untuk memperluas pasar, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif agar pelaku usaha semakin mudah mendapatkan sertifikat tersebut.


Advertisement

Kegiatan bertajuk Penguatan UMKM Halal Menuju Ekonomi Berkelanjutan digelar di Gedung Dekranasda Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Samarinda Kota, Selasa (26/8). Acara ini diikuti para pendamping halal dari Samarinda dan Kukar.

Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPUKM) Kaltim, Rovan Amhar, menjelaskan forum tersebut lebih ditujukan kepada para pendamping halal. Mereka berperan penting dalam mendampingi pelaku UMKM yang kerap menghadapi persoalan teknis ketika mengurus sertifikat.

“Misalnya terkait kode KBLI, karena banyak turunan produk yang kadang membingungkan. Dengan forum ini, para pendamping bisa saling bertukar solusi agar lebih mudah mendampingi UMKM di lapangan,” jelasnya.

Advertisement

Rovan menambahkan, peran DPPUKM dan Kemenag dalam sertifikasi halal memiliki perbedaan. Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi regulator utama, sedangkan DPPUKM memiliki dua program pendampingan. Pertama, sertifikasi halal self declare yang dikelola bidang industri dengan target seribu sertifikat per tahun. Kedua, sertifikasi halal reguler melalui bidang Koperasi dan UKM sebanyak 40 sertifikat setiap tahun.

“Kalau self declare itu gratis, dan berlaku untuk produk non-hewani. Sedangkan reguler berlaku untuk produk yang berbahan baku sembelihan, misalnya daging sapi, ayam, atau kambing,” paparnya.

Untuk mempermudah, Pemprov Kaltim juga bekerja sama dengan empat lembaga pendamping halal (LP3H), yakni LP3H Halal Center Unmul, LP3H UINSI Samarinda, LP3H Halal Center Al Raudah dari Balikpapan. “Masyarakat tinggal mendaftar, tidak dipungut biaya,” tambahnya.

Advertisement

Sayangnya, masih banyak UMKM yang enggan mendaftar karena khawatir dikaitkan dengan pajak. Padahal, tegas Rovan, pendamping halal tidak menyinggung soal itu. “Keuntungan sertifikat halal jelas, produk bisa masuk ke pasar yang lebih luas, bahkan menjadi syarat wajib sesuai UU Jaminan Produk Halal,” katanya.

Kementerian Agama mencatat, tahun ini ada kuota 1 juta sertifikat halal self declare di seluruh Indonesia. Untuk Kaltim dialokasikan 10 ribu sertifikat, namun hingga kini baru sekitar 2 ribu yang terpakai. “Masih ada sisa 8 ribu, kami harap pelaku UMKM segera memanfaatkan kesempatan ini,” pungkas Rovan. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kemenag Kaltim Tegaskan Zero Tolerance Kekerasan di Pesantren, Perkuat Pengawasan hingga Satgas

Kemenag Kaltim Tegaskan Zero Tolerance Kekerasan di Pesantren, Perkuat Pengawasan hingga Satgas

Kemenag Kaltim menegaskan zero tolerance terhadap kekerasan di pesantren. Pengawasan diperkuat, Satgas dibentuk dan pelanggar dikenai sanksi

PLN Indonesia Power UBP Mahakam Gelar Khitanan Massal

PLN Indonesia Power UBP Mahakam Gelar Khitanan Massal

PLN Indonesia Power UBP Mahakam melalui LAZ An Nur gelar khitanan massal.

TRC PPA Kaltim Kepung Kemenag, Desak Penutupan Total Ponpes di Kukar Usai Dugaan Kekerasan Seksual Berulang

TRC PPA Kaltim Kepung Kemenag, Desak Penutupan Total Ponpes di Kukar Usai Dugaan Kekerasan Seksual Berulang

TRC PPA Kaltim geruduk Kanwil Kemenag Kaltim desak penutupan total Ponpes Ibadurrahman Kukar akibat kasus kekerasan seksual bapak-anak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer