Pengamat Sebut Samarinda Harus Mulai Transportasi Publik Meski APBD Tertekan

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Di tengah badai efisiensi APBD 2025 yang bahkan diproyeksi berlanjut hingga 2026, wacana pengadaan transportasi publik di Samarinda kembali mengemuka. Kota ini dinilai perlu segera memulai sistem angkutan umum modern, mengingat posisinya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tetangga Balikpapan yang sudah lebih dulu melangkah.
Pengamat transportasi sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Tiopan Henry Gultom menegaskan bahwa kewajiban penyediaan transportasi publik bukan sekadar opsi, melainkan amanat undang-undang. Menurut UU, pemerintah daerah wajib menyediakan angkutan umum. “Jadi mau ada efisiensi atau tidak, itu sudah jadi ego pemerintah daerah. Tinggal bagaimana prioritasnya,” ujarnya, Jumat (29/8).
Menurut Tiopan, lemahnya perhatian pemkot terhadap angkutan umum membuat masyarakat terpaksa mencari solusi sendiri dengan kendaraan pribadi. Dampaknya, biaya transportasi meningkat, ruang parkir kian sempit, dan tata kota makin individualistis. “Kalau masyarakat menuntut, mungkin pemerintah akan lebih terpanggil. Tapi sejauh ini tuntutan itu tidak terlihat. Akhirnya seolah-olah masyarakat menerima kondisi tanpa angkutan umum,” ucapnya.
Ia menambahkan, penggunaan angkutan daring (ojek online) memang menjadi pilihan banyak warga. Namun, menurut regulasi, ojek roda dua tidak masuk kategori angkutan umum. “Kalau taksi atau mobil online memang masuk kategori angkutan umum. Tapi tetap, tarifnya lebih mahal dibanding sistem transportasi publik berbasis trayek,” jelas Tiopan yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim.
Soal konsep, Tiopan mendorong agar Samarinda langsung meluncurkan layanan untuk umum, bukan hanya bus sekolah. Ia mencontohkan model single tarif seperti di Jakarta, di mana penumpang bisa berpindah koridor dengan sekali bayar. “Kalau hanya pakai sistem setoran seperti angkot dulu, pelayanan akan rendah dan masyarakat enggan. Harusnya pemerintah kontrak operator per kilometer, sehingga yang ditingkatkan adalah kualitas layanan,” paparnya.
Meskipun di awal membutuhkan biaya besar, Tiopan menilai efek berganda dari transportasi umum sangat signifikan. Lapangan kerja tercipta, biaya transportasi rumah tangga menurun, hingga daya beli masyarakat meningkat. “Kalau ada transportasi publik, item belanja warga bisa bergeser. Dari yang tadinya habis untuk bahan bakar dan parkir, bisa untuk konsumsi atau kebutuhan lain. Itu yang akan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, kunci persoalan hanya satu, yakni kemauan pemerintah. Karena dari sisi anggaran, transportasi umum modern pasti ‘membakar uang’ di awal. “Tapi efeknya lebih besar. Kalau pemda punya keberanian memulai, masyarakat akan ikut. Samarinda tidak bisa menunda terus,” pungkas Tiopan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




