Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Skema Parkir Berlangganan Dikaji, Pengamat Ingatkan Potensi Masalah

D
Penulis: Denny Saputra❯
Tiopan Henry
Tiopan Henry

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mengkaji wacana parkir berlangganan sebagai salah satu langkah mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini diharapkan bisa memaksimalkan pemasukan dari sektor retribusi parkir yang selama ini dinilai masih belum optimal. Meski demikian, rencana itu menuai catatan dari sejumlah pengamat transportasi.


Advertisement

Salah satunya Tiopan Henry, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim. Ia menilai konsep parkir berlangganan bukanlah hal baru dan efektivitasnya perlu dipertanyakan.

“Dulu retribusi berlangganan juga sudah ada, tapi tidak berjalan maksimal. Bagi masyarakat, membayar langsung satu tahun penuh terasa tidak adil, karena tidak semua orang rutin bepergian. Manfaatnya baru terasa kalau mobilitasnya tinggi,” ujarnya, Selasa (2/9).

Menurutnya, konsep berlangganan justru bisa mendorong orang semakin sering menggunakan kendaraan pribadi. Dampaknya, lalu lintas semakin padat dan potensi kemacetan meningkat.

Advertisement

“Padahal ruang jalan dan lahan parkir tidak bertambah, sementara pertumbuhan penduduk terus naik. Artinya masalah lalu lintas bisa makin berat,” tegasnya.

Tiopan mendorong agar Pemkot mulai berani mengatur tarif parkir berdasarkan zonasi. Misalnya, tarif lebih mahal di pusat kota agar masyarakat terdorong beralih menggunakan angkutan umum. “Parkir dan transportasi publik itu satu paket masalah yang harus ditangani bersama,” jelasnya.

Selain soal pola pikir masyarakat, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan sistem berlangganan. Stiker berlangganan rawan dipalsukan, sementara mekanisme pengawasan belum tentu mampu menjamin akurasi antara jumlah stiker yang terpasang dengan uang yang masuk.

Advertisement

“Lebih efektif kalau pakai sistem metering. Jadi setiap kendaraan yang parkir tercatat, pembayaran dilakukan pakai e-money, dapat kwitansi, lalu tap in–tap out di kawasan parkir. Itu lebih transparan dan sulit dimanipulasi,” sarannya.

Dalam sistem tersebut, petugas pencatat atau pengawas bisa berasal dari warga lokal setempat. Selain menekan potensi kebocoran, cara itu juga memberi peluang kerja bagi masyarakat.

Tiopan menegaskan, pengelolaan parkir tidak bisa berdiri sendiri tanpa membenahi transportasi umum. Ia menyinggung uji coba Dishub Samarinda yang menghadirkan bus berukuran sedang, meski dalam agenda festival. Namun, mengingat kondisi jalan kota yang sempit, diperlukan rekayasa lalu lintas lebih dulu, termasuk simulasi jalur satu arah maupun waktu tempuh antar halte.

“Semua harus berbasis kajian makro, mulai dari manajemen lalu lintas, parkir, sampai rute angkutan umum. Kalau hanya parkirnya saja yang diubah, masalah macet tidak akan selesai,” pungkasnya. (*)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Parkir Berlangganan Samarinda Raup Rp250 Juta, Dishub Klaim Respons Masyarakat Positif

Parkir Berlangganan Samarinda Raup Rp250 Juta, Dishub Klaim Respons Masyarakat Positif

Program parkir berlangganan di tepi jalan umum yang diluncurkan Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan mulai direspons masyarakat.

Dishub Samarinda Buka Pendaftaran Parkir Berlangganan, Targetkan Pendapatan Rp 10 Miliar

Dishub Samarinda Buka Pendaftaran Parkir Berlangganan, Targetkan Pendapatan Rp 10 Miliar

Dishub Samarinda mulai membuka pendaftaran program parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Trans Kalimantan Dinilai Berpeluang Besar, Pembiayaan Jadi Tantangan Utama

Trans Kalimantan Dinilai Berpeluang Besar, Pembiayaan Jadi Tantangan Utama

Wacana pembangunan jalur Kereta Api Trans Kalimantan dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat, terutama bagi Kalimantan Timur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer