Skema Parkir Berlangganan Dikaji, Pengamat Ingatkan Potensi Masalah

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mengkaji wacana parkir berlangganan sebagai salah satu langkah mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini diharapkan bisa memaksimalkan pemasukan dari sektor retribusi parkir yang selama ini dinilai masih belum optimal. Meski demikian, rencana itu menuai catatan dari sejumlah pengamat transportasi.
Salah satunya Tiopan Henry, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim. Ia menilai konsep parkir berlangganan bukanlah hal baru dan efektivitasnya perlu dipertanyakan.
“Dulu retribusi berlangganan juga sudah ada, tapi tidak berjalan maksimal. Bagi masyarakat, membayar langsung satu tahun penuh terasa tidak adil, karena tidak semua orang rutin bepergian. Manfaatnya baru terasa kalau mobilitasnya tinggi,” ujarnya, Selasa (2/9).
Menurutnya, konsep berlangganan justru bisa mendorong orang semakin sering menggunakan kendaraan pribadi. Dampaknya, lalu lintas semakin padat dan potensi kemacetan meningkat.
“Padahal ruang jalan dan lahan parkir tidak bertambah, sementara pertumbuhan penduduk terus naik. Artinya masalah lalu lintas bisa makin berat,” tegasnya.
Tiopan mendorong agar Pemkot mulai berani mengatur tarif parkir berdasarkan zonasi. Misalnya, tarif lebih mahal di pusat kota agar masyarakat terdorong beralih menggunakan angkutan umum. “Parkir dan transportasi publik itu satu paket masalah yang harus ditangani bersama,” jelasnya.
Selain soal pola pikir masyarakat, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan sistem berlangganan. Stiker berlangganan rawan dipalsukan, sementara mekanisme pengawasan belum tentu mampu menjamin akurasi antara jumlah stiker yang terpasang dengan uang yang masuk.
“Lebih efektif kalau pakai sistem metering. Jadi setiap kendaraan yang parkir tercatat, pembayaran dilakukan pakai e-money, dapat kwitansi, lalu tap in–tap out di kawasan parkir. Itu lebih transparan dan sulit dimanipulasi,” sarannya.
Dalam sistem tersebut, petugas pencatat atau pengawas bisa berasal dari warga lokal setempat. Selain menekan potensi kebocoran, cara itu juga memberi peluang kerja bagi masyarakat.
Tiopan menegaskan, pengelolaan parkir tidak bisa berdiri sendiri tanpa membenahi transportasi umum. Ia menyinggung uji coba Dishub Samarinda yang menghadirkan bus berukuran sedang, meski dalam agenda festival. Namun, mengingat kondisi jalan kota yang sempit, diperlukan rekayasa lalu lintas lebih dulu, termasuk simulasi jalur satu arah maupun waktu tempuh antar halte.
“Semua harus berbasis kajian makro, mulai dari manajemen lalu lintas, parkir, sampai rute angkutan umum. Kalau hanya parkirnya saja yang diubah, masalah macet tidak akan selesai,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




