
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemkot Samarinda masih menimbang usulan kerja sama yang diajukan Perumda Varia Niaga terkait pengelolaan dua aset milik daerah.
Keduanya adalah bangunan indekos syariah dan Bebaya Mart yang berdiri di bekas kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Samarinda di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Rencana itu mengemuka dalam rapat bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajarannya, Senin (8/9).
Asisten II Pemkot Samarinda Marnabas menjelaskan, pembahasan masih berfokus pada mekanisme pengelolaan serta pola kerja sama yang akan ditempuh. Itu merupakan bentuk rencana kerja sama dengan Varia Niaga. “Kami tadi rapat untuk persiapan. Namun, tata cara, aturan main, serta bentuk pembagiannya masih dibahas,” ujarnya.
Indekos yang dimaksud merupakan hunian khusus putri dengan kapasitas 50 kamar. Karena berbasis syariah, pengelolaan akan diatur secara ketat, mulai sistem pemanfaatan hingga aturan penghuni. “Misalnya nanti soal pembagian keuntungan, apakah 60-40 persen atau 70-30 persen. Itu yang sedang dihitung agar sama-sama jelas,” jelasnya.
Selain indekos syariah, Pemkot juga menyiapkan skema serupa untuk Bebaya Mart yang berdiri di lokasi yang sama. Pilihan model kerja sama, menurutnya, masih terbuka. Bisa dengan sistem sewa murni, atau bagi hasil antara pemkot dan Varia Niaga. “Yang jelas, semua sedang dikaji agar optimal memberi kontribusi bagi PAD,” terangnya.
Marnabas menegaskan, keberadaan kos syariah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian mahasiswa, khususnya mahasiswi dari universitas sekitar kawasan Perjuangan. Misalnya Universitas Mulawarman, STIMIK Wicida, dan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM).
“Pekerja perempuan dari luar juga bisa, tapi tetap hanya untuk putri. Laki-laki dilarang masuk, sesuai konsep syariah yang diterapkan,” tegasnya.
Dengan optimalisasi aset, pemkot berharap fasilitas yang sudah terbangun tidak terbengkalai dan justru bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menambah pemasukan daerah. “Kini menunggu keputusan wali kota karena akan ada rapat lanjutan,” tegasnya.
Sebagai informasi, gedung eks DPPKB mulai direvitalisasi sejak tahun 2023. Pada tahap pertama, pemkot mengucurkan anggaran Rp 3,7 miliar untuk rehabilitasi berat, termasuk menaikkan lantai, membuat sekat-sekat ruangan, pemasangan instalasi air, dan lampu penerangan.
Pembangunan juga mencakup pembuatan reservoir atau penampungan air di bagian belakang gedung.
Pekerjaan berlanjut pada 2024 dengan alokasi anggaran lebih besar, yakni Rp 10,4 miliar. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) serta interior gedung.
Ruangan-ruangan diubah menjadi kamar-kamar layaknya penginapan, lengkap dengan pengadaan spring bed, televisi, serta sistem kunci pintu seperti di hotel. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




