Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdik Dalami Dugaan Jual Beli LKPD di Sekolah Samarinda

D
Penulis: Denny Saputra❯
Asli Nuryadin
Asli Nuryadin

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda menaruh perhatian serius terhadap dugaan praktik jual beli Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang mencuat di salah satu sekolah akhir September lalu. Kasus ini dinilai bisa mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, apalagi menyangkut kebutuhan dasar anak didik.


Advertisement

Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin menegaskan pihaknya sudah menurunkan tim untuk mencari detail kejadian. Ia menepis kabar bahwa sekolah sengaja menjual LKPD, meski tidak menutup kemungkinan ada pihak luar yang memanfaatkan celah. “Sebenarnya sudah ada pengakuan bahwa itu bukan dari sekolah. Tapi tetap saja tidak baik. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” tegas Asli, Selasa (30/9).

Meski demikian, Disdik tetap meminta klarifikasi kepada sekolah yang disebut dalam laporan. Informasi awal menyebut, ide jual beli LKPD justru datang dari perkumpulan orang tua murid atau penguyuban. “Sekarang caranya, penguyuban ini harus diedukasi. Jangan membuat kebijakan di luar sepengetahuan sekolah,” katanya.

Asli menegaskan, regulasi hanya mengatur komite sekolah yang berwenang membantu program pendidikan. Sementara penguyuban hanyalah kumpulan orang tua, sehingga tidak memiliki dasar hukum membuat kebijakan, apalagi menyangkut keuangan. “Urusan uang itu sensitif. Sudah lama juga Pak Wali menegaskan agar pihak sekolah tidak bertindak di luar aturan,” ungkapnya.

Advertisement

Soal sanksi, Asli memastikan langkah tegas tetap akan diambil bila ditemukan keterlibatan aparat sekolah. “Kalau terbukti, ya ada sanksi. Bisa berupa teguran, penurunan jabatan, atau lainnya. Kalau murni dari penguyuban, sekolah pun harus berani menindak tegas,” tandasnya.

Ia mengingatkan semua pihak berhati-hati menjaga integritas dunia pendidikan. “Suasana sekarang serba terbuka. Tidak ada lagi yang ditutupi. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banjir SMPN 27 Samarinda Dikaji, Disdikbud Pertimbangkan Pembangunan Tanggul dengan BTT

Banjir SMPN 27 Samarinda Dikaji, Disdikbud Pertimbangkan Pembangunan Tanggul dengan BTT

Disdikbud Samarinda mengkaji penanganan banjir SMPN 27.

Sempat Tertunda karena Kas Daerah, TPP dan Insentif Guru Samarinda Triwulan III Tuntas Cair

Sempat Tertunda karena Kas Daerah, TPP dan Insentif Guru Samarinda Triwulan III Tuntas Cair

Disdikbud Samarinda merampungkan pembayaran TPP dan insentif guru untuk periode Juli–September 2026 setelah sempat tertunda arus kas daerah.

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Disdikbud Kota Samarinda memastikan pedoman teknis PJJ tetap berlaku jika kualitas udara kembali memburuk.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer