Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Perketat Pengawasan Program MBG di Samarinda: Wali Kota Soroti Dapur agar Punya Cold Storage

D
Penulis: Denny Saputra❯

 


Advertisement

Wali Kota Samarinda, Andi Harun.   
Wali Kota Samarinda, Andi Harun.  
 

SAMARINDA - Pelaksanaan program program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat sorotan, khususnya pada pengelolaan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Salah satu langkah nyata yang ditempuh yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan kualitas makanan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, tata kelola MBG tidak bisa dianggap enteng. Pemkot bersama FKPD telah melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, mulai dari pengadaan bahan, penyimpanan, hingga distribusi ke siswa. “Tata kelola ini harus kita benahi. Artinya, pembenahan kita harus diarahkan pada pencegahan,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Advertisement

Dia menerangkan, telah melakukan identifikasi, salah satunya semua dapur MBG sebaiknya memiliki cold storage atau freezer. “Jadi bahan makanan tetap segar meski dibeli lebih dari satu hari sebelum digunakan,” singkatnya.

Menurut Andi Harun, tantangan terbesar terletak pada skala produksi. Sebab, dalam satu dapur MBG bisa saja memasak 1.000-3.000 porsi setiap harinya. Kondisi ini menuntut mitigasi ekstra ketat agar tidak terjadi masalah kesehatan di kalangan siswa. “Satgas percepatan pelaksanaan MBG bersama Forkopimda dan BGN akan terus berkoordinasi untuk menghindari risiko. Kita tidak ingin kasus keracunan di sekolah terjadi di Samarinda,” jelasnya.

Andi Harun menambahkan, keracunan makanan umumnya disebabkan oleh bahan yang disimpan terlalu lama hingga terjangkit bakteri, virus, atau mikroba. Kondisi ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan, bahkan berdampak pada saluran pernapasan siswa.

Advertisement

“Kalau bahan sudah basi, otomatis risiko meningkat. Itu sebabnya penyimpanan dan distribusi harus sesuai standar. Jadi bukan hanya soal material, tapi sistem yang harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.

Pemkot juga menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat insidental. Jika saat pemeriksaan dapur belum memiliki freezer, maka harus segera dipenuhi. Dengan begitu, sistem MBG benar-benar bisa dipastikan aman untuk dikonsumsi siswa.

“Bicara mitigasi tidak bisa hanya dengan satu atau dua variabel. Harus kolaboratif, melibatkan semua pihak, sehingga kita bisa menentukan model pengawasan yang tepat untuk mencegah masalah,” terangnya.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan standar penyimpanan yang jelas, pihaknya berharap program MBG di Samarinda tidak hanya berjalan lancar. “Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi kesehatan siswa penerima bantuan,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat tidak dipakai untuk kendaraan distribusi MBG.

DLH Samarinda Awasi Pengelolaan Limbah 57 SPPG, Uji Kualitas Air Masih Minim

DLH Samarinda Awasi Pengelolaan Limbah 57 SPPG, Uji Kualitas Air Masih Minim

DLH Samarinda memperketat pengawasan limbah 57 SPPG. Meski sarana membaik, pengujian kualitas air limbah masih menjadi tantangan.

Kini Ada MBG Prasmanan Dimulai di 60 SPPG, Tekan Sisa Makanan dan Jaga Kualitas Hidangan

Kini Ada MBG Prasmanan Dimulai di 60 SPPG, Tekan Sisa Makanan dan Jaga Kualitas Hidangan

BGN uji coba MBG prasmanan di 60 SPPG demi tekan sisa makanan dan tingkatkan edukasi siswa. Makanan disajikan hangat langsung di kelas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer