Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uji Pancang Terowongan Samarinda Bikin Resah, Dinas PUPR Janji Ubah Metode

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯

 


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Aktivitas uji tiang pondasi atau pile dynamic analyzer (PDA) test di proyek Terowongan Samarinda menuai protes warga sekitar. Getaran akibat pukulan hammer seberat 6 ton yang dilakukan malam hari, Rabu (15/10/2025), membuat beberapa rumah warga di sekitar lokasi diduga retak.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, memastikan metode uji pukul tersebut tidak akan digunakan lagi. “Uji kemarin memang menggunakan metode pukulan. Setelah kami analisa, kami ubah metodenya. Ke depan akan memakai metode statis,” jelas Desy, Kamis (16/10/2025).

Advertisement

Pihaknya menegaskan pengujian yang dilakukan itu bukan terhadap struktur utama terowongan. “Ini uji pancang, bukan uji bangunan tunnel. Itu beda lagi,” ujarnya.

Kini, Deasy menyebut sedang melakukan pendataan terhadap laporan warga yang mengaku rumahnya terdampak. Langkah itu dilakukan untuk memastikan apakah retakan di rumah warga benar diakibatkan aktivitas uji pancang proyek terowongan.

“Data itu penting. Tidak bisa hanya berdasar penglihatan satu pihak. Semua harus sama-sama menilai apakah kerusakan itu betul karena proses pembangunan terowongan,” katanya.

Advertisement

Selain itu, lanjut dia, sudah ada rapat mediasi antara kecamatan, kelurahan, dan pihak pelaksana proyek. “Kami belum baca notulen rapatnya, tapi arah pembahasannya ke perbaikan,” ujarnya.

Soal kemungkinan adanya pembebasan lahan tambahan, Desy menegaskan saat ini belum diperlukan. “Rasanya tidak lagi. Dari awal pembebasan lahan hanya dilakukan jika benar-benar terdampak langsung pelaksanaan terowongan,” tegasnya.

Pemerintah, kata dia, juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan dana tanpa dasar yang kuat. “Kalau pemerintah mau keluarkan uang, harus jelas dulu datanya,” tambahnya.

Terkait kompensasi warga dengan nilai Rp 5 juta yang ditolak, Desy menyebut hal itu masih dalam tahap pembahasan. Nilainya belum detail. Kalau uang kerohiman dari pengembang pun harus ada perhitungan kerusakan yang jelas.

“Pemerintah juga harus lihat secara detail dulu. Karena nanti kami ditanya oleh inspektorat, kami harus punya data itu. Jadi, kami masih mencari perhitungannya, sama dengan pembebasan lahan," pungkasnya.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Respons Kecelakaan di Jembatan Ruhui Rahayu, Pemkot Samarinda Turun Tangan

Respons Kecelakaan di Jembatan Ruhui Rahayu, Pemkot Samarinda Turun Tangan

Kecelakaan lalu lintas melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Jembatan Ruhui Rahayu, Jalan S. Parman, Samarinda, Sabtu (

Tak Benturan dengan Disnaker, Dinas PUPR PPU Genjot Sertifikasi Tukang dan Tekan Angka Pengangguran

Tak Benturan dengan Disnaker, Dinas PUPR PPU Genjot Sertifikasi Tukang dan Tekan Angka Pengangguran

Dinas PUPR memastikan program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan tidak berbenturan dengan kegiatan Disnakertrans PPU.

Dinas PUPR Samarinda Bongkar Kembali Trotoar Jalan Juanda untuk Pelebaran Drainase   

Dinas PUPR Samarinda Bongkar Kembali Trotoar Jalan Juanda untuk Pelebaran Drainase  

Dinas PUPR Kota Samarinda kembali melakukan pembongkaran trotoar di Jalan Juanda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer