Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Insentif Guru PAUD Belum Merata, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Penerima

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda-Novan Syahronny
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda-Novan Syahronny

 


Advertisement

KALTIMPOST. ID, SAMARINDA-Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Senin (3/11).

Pertemuan tersebut membahas persoalan pemberian insentif bagi guru PAUD yang dinilai belum merata, serta penyampaian hasil kunjungan lapangan terkait sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) di Kota Tepian.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny menjelaskan, permasalahan muncul akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8/2022, insentif guru PAUD masuk dalam kategori honorarium. Namun, aturan itu telah diperbarui melalui Perwali Nomor 65/2022, yang memuat ketentuan baru mengenai kualifikasi penerima insentif.

Advertisement

“Memang terjadi kesalahpahaman. Tapi tadi sudah kami jelaskan bahwa insentif itu sifatnya honorarium, dan kualifikasinya sudah diatur sesuai perwali terbaru,” jelasnya.

Saat ini dari total 785 guru PAUD di Samarinda, baru 385 orang yang menerima insentif. DPRD ingin memastikan penerima bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang diatur dalam perwali.

“Kami ingin memastikan apakah penerima yang 385 itu sudah sesuai dengan ketentuan. Karena harapannya tentu semua bisa mendapat perhatian, tapi kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Advertisement

Dalam kasus tersebut, mayoritas sekolah PAUD dan sekolah dasar di Samarinda dikelola pihak swasta. Karena itu, dukungan pemerintah kota bersifat apresiasi terhadap peran mereka di bidang pendidikan dasar. “Tapi kami juga berharap bisa menemukan formula agar seluruh guru tetap mendapat perhatian,” imbuhnya.

Selain dari pemerintah kota, guru PAUD di Samarinda juga menerima tunjangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 500 ribu per orang. Novan menyebut, bantuan tersebut cukup membantu para pendidik di lapangan.

“Kami tentu berharap ke depan seluruh 785 guru bisa mendapat insentif, tapi semua tergantung kemampuan anggaran,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kabar Baik, Guru PPPK Kemenag Bisa Daftar CPNS 2027 Tanpa Takut Kehilangan Pekerjaan

Kabar Baik, Guru PPPK Kemenag Bisa Daftar CPNS 2027 Tanpa Takut Kehilangan Pekerjaan

Guru PPPK Kemenag bisa ikut CPNS 2027 tanpa kehilangan status jika gagal, plus ada percepatan sertifikasi dan BPJS gratis bagi guru non-ASN.

DPRD Kukar Pastikan Insentif Guru Non-ASN Cair Pekan Depan

DPRD Kukar Pastikan Insentif Guru Non-ASN Cair Pekan Depan

Kabar baik bagi para guru non-ASN di Kabupaten Kukar. Insentif periode Juli hingga September 2026 ditargetkan mulai cair pada pekan depan.

Disdikbud Kubar dan PT BEK Bekali 60 Guru dengan Pelatihan Public Speaking   

Disdikbud Kubar dan PT BEK Bekali 60 Guru dengan Pelatihan Public Speaking  

Disdikbud Kubar bersama PT Barinto Ekatama (BEK) menggelar pelatihan public speaking dan pembangunan motivasi positif guru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer