Menjelang Hari Besar, Pemkot Samarinda Jadwalkan Sidak dan Cek Harga Pasar

Pertemuan ini menjadi agenda strategis menjelang sejumlah hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru), Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri.

Pemkot menegaskan langkah antisipatif tetap wajib dilakukan meskipun dalam beberapa bulan terakhir kondisi ekonomi daerah menunjukkan tren positif.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih bagus di angka 8,66. Inflasi kita terkendali, deflasi pun baik. Tapi ini bukan alasan untuk lengah,” ujar Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy.

Ia menekankan, stabilitas harga harus dijaga dalam rentang ideal. Inflasi terlalu tinggi membuat daya beli masyarakat menurun. “Tapi deflasi yang terlalu dalam juga berbahaya bagi aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Rapat ini dihadiri seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait. Pemkot ingin memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif hingga jelang momentum rawan gejolak harga.

“Beberapa hari ini kami lakukan rapat teknis untuk memutuskan langkah-langkah konkret. Ini persoalan kota Samarinda, jadi semua harus bergerak bersama,” ungkapnya.

Ia menginstruksikan Bagian Ekonomi untuk menyusun jadwal koordinasi lanjutan. Dinas Perdagangan, Dinas Ketapang Tani, hingga Dishub akan dipanggil untuk merapikan aspek transportasi barang. “Kalau jalur distribusi terganggu, harga pasti naik,” katanya.

Dalam waktu dekat, TPID akan memprioritaskan operasi pasar pada sejumlah komoditas rawan. Cabai dan bawang putih menjadi sorotan utama.

“Beras masih terkendali. Tapi bawang putih barang impor, dan cabai bergantung pada pasokan. Kita harapkan Varia Niaga mengaktifkan kerja sama antar daerah seperti Banjarmasin, Enrekang, dan Surabaya,” jelasnya.

Selain komoditas pangan, LPG juga masuk pemantauan, sejurus pihaknya meminta Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaannya.

“Kartu subsidi yang dibagikan ke masyarakat harus dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan akan menggelar sidak lapangan untuk memetakan komoditas yang berpotensi memicu inflasi. Operasi pasar tetap menjadi opsi, namun jumlahnya harus terukur.

“Terlalu banyak operasi pasar justru bisa memicu deflasi dan merugikan pedagang. Kami selalu waspada. Kalau kenaikan harga karena kurangnya pasokan, maka Varia Niaga dan Bulog kita dorong segera pengadaan,” tegasnya.

Namun jika lonjakan harga dipicu permainan oknum pedagang, pemkot memilih langkah berbeda. “Kalau ulah rentenir atau spekulan, kami dorong Disdag, Varia Niaga, dan Bulog untuk operasi pasar,” pungkasnya. (*)