Ini Alasan Wehea-Kelay Jadi Benteng Terakhir Penyeimbangan Ekonomi dan Ekologi

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Bentang Alam Wehea-Kelay bukan sekadar hamparan hijau di Kalimantan Timur. Di kawasan tersebut, denyut terakhir hutan alam Kaltim dijaga, rumah bagi orang utan, penyangga kehidupan, sekaligus tumpuan ekonomi. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menegaskan, pengelolaan hutan di Wehea-Kelay harus bergerak dari pola lama berbasis kayu menuju Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang lebih berkelanjutan.

"Alhamdulillah, dengan adanya komitmen sepakat mengelola PBPH secara berkelanjutan, tidak hanya fokus kayu, tapi juga jasa lingkungan dan wisata. Justru kegiatan seperti itu yang melestarikan alam," ujarnya.

Menurutnya, bentang alam Wehea-Kelay memiliki nilai ekologis tinggi karena menjadi habitat penting orang utan Kalimantan. Karena itu, pendekatan ekonomi tetap diperlukan, namun tanpa mengorbankan kelestarian.

"Kalau hanya ditebang kasihan. Tapi harus ada unsur ekonomis yang didapat PBPH. MUK menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial. Kalau itu jalan, hutan terjaga dan perusahaan juga tetap memperoleh hasil," tegasnya.

Dia berharap masyarakat sekitar kawasan turut dilibatkan dan merasakan manfaat skema tersebut. Terkait penandatanganan komitmen, Joko menjelaskan poin utama mencakup perlindungan hutan, pengembangan kawasan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

"Intinya perlindungan hutan dan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat," ringkasnya.

Namun, di tengah optimisme itu, Dinas Kehutanan Kaltim menghadapi tantangan anggaran. Tahun ini, alokasi dana untuk sektor kehutanan mengalami pemangkasan signifikan. "Tahun ini sekitar Rp 54 miliar. Biasanya kami menerima Rp 175 sampai Rp 200 miliar," ungkap mantan Kadis Ketuhanan tersebut.

Anggaran tersebut selama ini digunakan untuk program perhutanan sosial, patroli peduli api, masyarakat mitra Polhut, hingga pengembangan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Meski terbatas, inovasi tetap dijalankan. Di KPHP Bengalon misalnya, membangun pabrik cokelat berbasis hasil hutan bukan kayu. Di Berau Barat, bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Unmul, dikembangkan produksi arang karbon aktif sebagai energi hijau terbaru dan terbarukan.

"Bahan bakunya dari kayu-kayu yang secara ekonomis kurang bernilai. Dengan teknologi pembakaran tungku yang kami fasilitasi, nilainya jadi tinggi. Ini juga bisa menjadi pengganti gas bagi masyarakat pedalaman yang harganya mahal," jelasnya.

Menurut Joko, langkah-langkah tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan tidak selalu identik dengan penebangan. Dengan pendekatan tepat, hutan bisa tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi mmasyarakat "Kita ingin hutan terjaga, ekonomi berjalan, dan masyarakat ikut menikmati hasilnya," pungkasnya. (*)