Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Kota Samarinda Semprot Jukir Liar: “Brengsek, Meresahkan Masyarakat”

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯

MERESAHKAN: Jukir liar di Jalan Harmonika dekat Kompleks GOR Segiri bermunculan seiring adanya wisata belanja Ramadan.
MERESAHKAN: Jukir liar di Jalan Harmonika dekat Kompleks GOR Segiri bermunculan seiring adanya wisata belanja Ramadan.


Advertisement

 

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Nada suara Wali Kota Samarinda Andi Harun meninggi. Di hadapan tamu undangan dan awak media saat pembukaan Wisata Belanja Ramadan di Kompleks GOR Segiri, Jumat (20/2) lalu.

Advertisement

Dia terang-terangan menyebut praktik jukir liar sebagai tindakan “brengsek” karena meresahkan masyarakat. Penertiban harus segera dilakukan.

"Saya lihat di luar area GOR Segiri masih ada jukir liar. Mudah-mudahan besok sudah mulai ditertibkan. Jangan lagi pakai jukir-jukir liar yang memberatkan masyarakat. Parkirnya untuk motor Rp 2 ribu dimintai Rp 5 ribu, sedangkan mobil Rp 5 ribu dimintai Rp 10 ribu", ujarnya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Daerah (Perda), tarif parkir tepi jalan umum hanya Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. Di luar ketentuan itu, masyarakat diminta menolak membayar.

Advertisement

"Kalau dipaksa atau diancam, itu sudah pengancaman. Laporkan. Sekarang sudah ada handphone, bisa difoto, video, viralkan," jelasnya.

Andi Harun juga menyoroti masih ada pembayaran tunai di sejumlah titik, termasuk kawasan GOR Segiri. Padahal, sistem parkir non-tunai sudah dirancang untuk diterapkan. Dia mengaku akan mengecek langsung penerapan di lapangan.

"Tadi saya datang masih ada yang parkir dengan santai. Kalau tidak diizinkan, biasanya takut-takut. Ini kok tenang-tenang saja," sindirnya.

Ke depan, pemkot berencana menggandeng TNI, Polri, hingga kejaksaan untuk memperkuat penegakan hukum. Namun, dia menekankan, penertiban tidak semata-mata mematikan mata pencaharian.

Solusi yang ditawarkan adalah pemberdayaan jukir liar melalui sistem resmi dengan penghasilan setara Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda, sekitar Rp 3,5 juta hingga Rp 3,6 juta per bulan.

"Kalau sekarang cuma Rp 1 juta, mungkin itu tidak cukup. Kalau sudah setara UMK tapi tetap tidak mau ikut aturan, berarti memang niatnya bukan untuk baik," tegasnya.

AH meminta masyarakat tidak membiasakan memberi lebih dari ketentuan. Sebab, kebiasaan itu membuat praktik pungutan liar terus bertahan.

Tak hanya itu, AH juga menantang awak media untuk berimbang dalam pemberitaan. Kritik terhadap pemkot, kata dia, sah-sah saja. Namun, pelaku pungli juga harus disorot. "Jangan cuma hantam Pemkot. Jukir liarnya juga dihantam. Kalau berani, foto orangnya. Jangan cuma jago di dunia maya," ucapnya.

Wali kota memastikan, pemkot bersama aparat penegak hukum akan mengatensi setiap laporan yang viral dan terbukti melanggar aturan. "Kalau meresahkan masyarakat, ya itu musuh bersama," pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rapat Paripurna DPRD Balikpapan: Bahas Raperda Perlindungan Lansia hingga Masa Depan Atlet

Rapat Paripurna DPRD Balikpapan: Bahas Raperda Perlindungan Lansia hingga Masa Depan Atlet

DPRD Balikpapan membahas Raperda Kota Ramah Lansia dan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan. Regulasi ini disiapkan untuk melindungi warga.

Atasi Krisis Air Baku, Perumda Tirta Kencana Samarinda Ajukan Pembangunan Sumur Bor

Atasi Krisis Air Baku, Perumda Tirta Kencana Samarinda Ajukan Pembangunan Sumur Bor

Perumda Tirta Kencana Samarinda mengajukan rencana pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi Instalasi Pengolahan Air.

Atasi 129 Ton Sampah Tak Terangkut, Samarinda Ulu Pacu 95 Bank Sampah dan Drum Komposter

Atasi 129 Ton Sampah Tak Terangkut, Samarinda Ulu Pacu 95 Bank Sampah dan Drum Komposter

Kecamatan Samarinda Ulu operasionalkan 95 bank sampah dan drum komposter Probebaya untuk tekan 660 ton sampah harian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer